Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi III Akan Tindaklanjuti ke Kapolda Terkait Insiden Jembatan Dondang Ditabrak Ponton Batubara

Jembatan Dondang ditabrak oleh ponton bermuatan batu bara milik PT Fajar Baru Lines.

HUMAS DPRD KALTIM
PENABRAKAN JEMBATAN - Komisi III menindaklanjuti kabar penabrakan Jembatan Dondang di Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menghadirkan perwakilan PT Fajar Baru Lines dan mitra komisi III lain, Rabu (25/11/2020). 

Ada foto rapat komisi III

SAMARINDA- Kasus penabrakan jembatan bukan permasalahan baru di Kalimantan Timur. Sebelumnya Jembatan Mahakam kerap menjadi korban.

Kini Jembatan Dondang di Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi korban penabrakan ponton bermuatan batu bara milik PT Fajar Baru Lines. Komisi III tak tinggal diam dan akan terus menindaklanjuti hingga ke Kapolda.

"Kami minta semua pihak yang hadir dalam pertemuan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dan arahan yang disepakati. Kita tidak bisa membiarkan kasus seperti ini karena sudah berulang terjadi. Akan kita tindaklanjuti hingga audiensi bersama Kapolda," terang Sarkowi saat rapat, Rabu (25/11) di Gedung E kantor DPRD Kaltim.

Pertemuan yang menghadirkan Dinas Perhubungan Kaltim, Dinas PUPR-PERA Kaltim, KUPP Kuala Samboja dan PT Fajar Baru Lines yang diwakili oleh Riduan Halim. Sejumlah anggota Komisi III yang hadir secara umum mengaku kecewa dengan mitra kerjanya terutama Dinas PUPR-PERA Kaltim yang dinilai tidak menghargai Komisi III karena tidak adanya koordinasi terkait masalah ini.

Sekretaris Komisi III H Baba mengaku kecewa. Ia menilai, sejauh ini telah dilakukan komunikasi dengan sejumlah pihak namun justru Komisi III sebagai mitra kerja yang membidangi langsung terkait infrastruktur tidak dilibatkan. "Kami kecewa, Dinas PU sempat berkomunikasi dengan sejumlah pihak lain tapi justru Komisi III tidak diberi tembusan," kata Politisi PDI-Perjuangan ini.

Senada dengan rekannya, Anggota Komisi III Seno Aji juga menilai kasus kelalaian yang cukup fatal ini juga melecehkan Komisi III sebagai mitra kerja. Ia menyebut tak ada secuilpun surat koordinasi.

"Makanya kami mengadakan hearing menghadirkan pihak-pihak terkait, saya menilai lemahnya pengawasan hingga menyebabkan kerusakan jembatan sangat merugikan masyarakat. Belum selesai masalah jalan akibat tambang, ini jembatan. Kerugian tentu bukan hanya puluhan juta, namun milyaran bahkan ancaman jembatan runtuh akibat penabrakan," urai Seno Aji.

Hingga rapat akan ditutup, sejumlah kesepakatan ditetapkan yaitu melengkapi berkas BAP dan LKK oleh KUPP Samboja serta meminta Dinas PUPR-PERA Kaltim agar bersungguh-sungguh menginventarisi dan mengaudit jenis serta kerusakan jembatan hingga dapat dihitung besaran nilai kerugian. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved