TARAKAN - Wali Kota Tarakan, dr Khairul menandatangani kerja sama strategis, menerima sertifikat tanah, dan menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Hal ini dilaksanakan saat dr Khairul hadir pada rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi, dan penyelamatan aset.

Juga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor pada Kamis (26/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK-RI), Firli Bahuri, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Wakil Direktur Utama PT. PLN (Persero).

Diikuti pula oleh Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Kepala Daerah se-Kaltara, unsur kejaksaan, kepolisian, serta instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tarakan secara resmi menerima Sertifikat atas 23 aset Pemerintah Kota Tarakan yang semakin mempertegas kepemilikan Pemkot terhadap aset yang dimiliki.

Pemerintah Kota Tarakan, melalui kerja sama dengan KPK-RI dan Kantor Pertanahan Kota Tarakan, berencana menargetkan sertifikasi pada pada 126 bidang yang saat ini dengan selesainya 23 sertifikat masih terdapat 103 bidang yang semuanya masih berproses.

Di samping itu, juga ditandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pajak dan retribusi daerah bersama dengan Bank Kaltimtara dan Nota Kesepahaman antara Bupati dan Wali Kota dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Tax Clearance.

"Kita juga menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari 2 pengembang di Kota Tarakan," ucapnya. (adv/M03)