Breaking News:

Waspadai Hoax dan Serangan Buzzer Jelang Pencoblosan

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diprediksi masih tidak lepas dari hingar bingar dari serangan para buzzer dari pasangan calon dan berita hoax d

Ilustrasi aplikasi sosial media 

Terkait regulasi yang tidak bisa menjangkau praktik penyebaran hoax di media sosial dikarenakan adanya disparitas pemaknaan penegakan hukum. Paslon juga tidak mempunyai komitmen untuk memerangi hoax. Kalaupun ada imbauan dari paslon kepada tim sukses, pendukung, dan simpatisan mereka untuk tidak menyebarkan hoax, bahasa yang digunakan terlalu formal. (akurat.co)

Serangan Buzzer

Ancaman serius terhadap pesta demokrasi Pilkada 2020 selain penyebaran hoax adalah serangan tim buzzer. Mereka sudah berbayar (professional) dan itu serangan bertubi-tubi. Kemungkin besaar nanti tim buzzer ini yang bekerja ketika minggu tenang. Modelnya, tim buzzer ini membuat opini, membentuk cara bagaimana orang mengarahkan ke paslon tertentu.

Tim buzzer ini katanya bisa membentuk opini seolah calon bupati, walikota atau gubernur ini tidak baik. Cara kerja tim buzzer juga luar biasa. Kalau tingkat nasional ada isu tertentu nah tim buzzer yang bergerak, semuanya serangan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip dari akurat.co, menanggapi fenomena pilkada yang terjadi pada dunia maya, khususnya jagat media sosial . Di masa pandemi Covid-19 memungkinkan para paslon berkampanye melalui media sosial. Sehingga media sosial sebaiknya tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye negatif untuk membunuh karakter kompetitornya.

Menurutnya, meskipun ada tim atau buzzer dari paslon tertentu yang menyerang pasangan lainnya, tidak ada jaminan tim yang menyerang tersebut mendapatkan keuntungan electoral.

Pangi menyatakan, medos sering dimanfaatkan untuk menyampaikan menyerang dan menurunkan martabat kontestan kompetitornya lewat pesan negatif oleh para pendengung atau buzzer. Biasanya buzzer disewa jasanya oleh masing-masing paslon saat Pilkada berlangsung demi keuntungan elektoral.
Jika serangan yang dilakukan oleh buzzer melalui media sosial tersebut dinilai tidak simpatik, justru membuat publik menjadi resisten dan tidak simpatik terhadap pasangan calon kepada daerah yang didukungnya.

Tahun ini, akan digelar pilkada serentak di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota seluruh Indonesa. Termasuk di Kalimantan Timur ada 8 kabupaten kota, serta Kalimantan Utara ada 4 kabupaten dan Pilgub Kaltara.

Perlu peran media mainstream (media online, televisi, radio, dan cetak) dan aparat kepolisian untuk mengawal pilkada agar terbebas dari serangan hoax dan buzzer. Media mainstream yang diandalkan sebagai “Rumah Penjernih” berita hoax diharapkan tidak ikut terkontaminasi penyebaran hoax.

Kemajuan media sosial dengan maraknya hoax, di sinilah peran media mainstream dipertaruhkan. Kegandrungan akan informasi ini lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Dengan kata lain, masyarakat sering memanfaatkan media sosial sebagai asupan berita harian.

Halaman
123
Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved