News Video
NEWS VIDEO Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Tegaskan MYC Tidak Masuk APBD 2021, Berikut Penjelasannya
Pengesahan nota kesepahaman itu mengakhiri polemik yang terjadi selama ini.
TRIBUNKALTIM.CO- Beberapa kali badan anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Dalam pembahasan tersebut ada satu hal yang diperdebatkan.
Perdebatan tersebut adalah TAPD meminta agar proyek multiyears contract pembangunan flyover Muara Rapak dan pembangunan RS AW Sjahranie dilakukan tahun depan. Pembahasan tersebut berjalan alot dikarenakan DPRD tidak mau itu masuk ke dalam anggaran tahun depan. Sementara pemprov Kaltim tetap kekeuh itu masuk ke dalam anggaran murni tahun 2021.
Namun hari ini Senin (30/11/2020) kedua belah pihak memutuskan tidak memasukkan kedalam APBD tahun 2021. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan MYC tetap diperjuangkan untuk masyarakat Kaltim khususnya Balikpapan dan Samarinda.
Hanya saja hal tersebut akan dimasukkan ke dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2021 mendatang. " Di perubahan akan ditindaklanjuti. Kesepakatannya MYC dianggarkan di APBD perubahan," ucap Hadi Mulyadi.
Total anggaran pemprov Kaltim tahun depan senilai Rp 11,6 triliun. Hal ini menurun dari anggaran tahun 2020 senilai Rp 12 triliun. Sebelumnya DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021, Senin (30/11/2020). Dalam penandatanganan KUA-PPAS tersebut dihadiri wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Sekdaprov Kaltim Muhammad Sa'bani.
Pengesahan nota kesepahaman itu mengakhiri polemik yang terjadi selama ini. Polemik berupa proyek multiyears contract pun akhirnya berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Saya berterima kasih atas kerjasama yang baik, semoga dengan ditanda tangannya KUA PPAS dapat menjadi pemicu reformasi birokrasi di lingkungan kerja Pemerintahan Provinsi Kaltim," pungkas Hadi dalam sambutannya usai menandatangi nota kesepahaman. (*)
Naskah: TribunKaltim.co / Jino Prayudi Kartono
Videografer: TribunKaltim.co / Jino Prayudi Kartono
Video Editor: TribunKaltim.co / Fz