Breaking News:

Berita Pemkab Berau

Rakor Pilkada 2020, Pjs Bupati Berau Minta 7 Persoalan Ini Sesegera Mungkin Dibenahi

Menjelang pelaksanaan Pilkada Berau 2020 nanti masih ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan

HUMASKAB BERAU
KOORDINASI - Pjs Bupati Berau, M Ramadhan didampingi Asisten I Setda Berau Datu Kesuma memimpin rapat koordinasi persiapan Pilkada 9 Desember 2020. 

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Rapat dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Berau, M Ramadhan, Senin (30/11) di ruang rapat Kakaban Kantor Bupati Berau. Rapat dihadiri oleh Forkopimda, KPU, Dinkes serta Satpol PP.

Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menyampaikan, menjelang pelaksanaan Pilkada nanti masih ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan. Ada tujuh agenda yang menjadi catatan untuk segera dibenahi, yaitu masih banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum memiliki KTP, persentase pemilih yang dikhawatirkan dibawah standar yaitu 77,5 persen.

Kesiapan logistic salah satunya seragam petugas keamanan KPS, kegiatan kampanye masih ada yang kurang sesuai protokol kesehatan, kepastian protokol kesehatan pada hari pencoblosan, pola keamanan di TPS dan hal lain yang perlu dibahas.

Pjs Bupati Berau menegaskan agar segala persoalan yang ada saat ini harus secepatnya dibenahi. Mengingat waktu yang semakin dekat. Sehingga pada saat pelaksanaan nantinya tidak ada lagi ditemukan kendala.

“Saya harap bisa selesai pada tanggal 5 Desember. Karena salah satu tugas utama sebagai Pjs Bupati Berau ini memastikan agar pelaksanaan Pilkada siap secara keseluruhan. Dan tidak ada lagi hambatan di lapangan. KPU saya harap menyelesaikan berbagai persoalan yang ada ini,” tegas Ramadhan.

Termasuk yang menjadi catatan Ramadhan agar KPU bisa lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan. Sehingga target partisipasi pemilih bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan secara nasional yaitu 77,5 persen.

“Lakukan secara massif di berbagai media seperti radio, sosial media dan media cetak. Sampaikan agar masyarakat bisa menggunakan hak politiknya dalam memimpin kepala daerah untuk 5 tahun kedepan,” ujarnya.

Sementara Asisten I Setda Berau, Datu Kesuma mengatakan, berbagai kesiapan dalam pelaksanaan ini sudah dilakukan seperti rapat koordinasi membahas persoalan yang ada. Sementara untuk partisipasi pemilih, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan sosialisasi juga ke seluruh kecamatan.

“Sudah berjalan beberapa minggu terakhir ini. Dalam sosialisasi itu Kesbangpol juga memantau dan monitor warga yang belum memiliki KTP,” pungkasnya. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved