Pantau Persiapan Pilkada di Kaltara, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Sebut tak Ada Kendala yang Berarti
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mahyudin mengatakan tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan Pemilihan Kepada D
Penulis: Risnawati |
TRIBUNKALTIM.COM, TARAKAN- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mahyudin mengatakan tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Kalimantan Utara (Kaltara)
Sebagaimana diketahui, beberapa wilayah di Indonesia akan menggelar pesta demokrasi serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
DPD, kata Mahyudin, sangat berkepentingan terhadap pembangunan daerah.
Selain itu, DPD juga melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk di dalamnya Undang-undang Pilkada.
Dia menyampaikan, pihaknya memang memantau langsung persiapan-persiapan Pilkada di daerah, terutama juga melihat permasalahan-permasalahan yang ada.
"Alhamdulillah memang di Kaltara, secara umum tidak ada masalah yang berarti, semua sudah siap termasuk pelaksanaan protokol covid-19," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (2/12/2020).
Meski begitu, kata dia, ada 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan yang perlu izin kepada Angkatan Laut.
Baca juga: Gubernur Isran Noor Ingatkan Kegiatan Jelang Pilkada dan Libur Akhir Tahun Dikurangi, Patuhi Prokes
Baca juga: Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19, Ombudsman Kaltara Cek Kesiapan APD Untuk Pencoblosan
Baca juga: Polres Bontang Beber Kriminalitas Selama Sepekan Terakhir Jelang Masa Tenang Pilkada Serentak 2020
"Ya, karena itu kan lahan mereka. Di situ memang fasilitas mereka. TNI/Polri itu kan harus netral dari kepentingan kalau ada kampanye," ucapnya.
Tapi, menurutnya, jika untuk TPS, tidak masalah.
Dia berharap masalah tersebut cepat selesai, karena saat ini sudah H-7 Pilkada.
"Kami berharap bahwa Pilkada kali ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi daerah untuk membangun daerahnya. Tentu saja untuk kepentingan bangsa Indonesia," tuturnya.
(TribunKaltara.com/Risnawati)