Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Berharap BPKP Buka Layanan Konsultasi

Penandatanganan nota kesepahaman atau PKS dilaksanakan secara virtual dan disaksikan oleh Mendagri dan Kepala BPKP RI, Rabu (2/12).

Editor: Achmad Bintoro
HUMASKAB KUBAR
Pjs Bupati Kutai Barat HM Syirajudin SH MT 

SENDAWAR - Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) se-Indonesia, merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Mendagri dengan Kepala BPKP pada November.

Penandatanganan nota kesepahaman atau PKS dilaksanakan secara virtual dan disaksikan oleh Mendagri dan Kepala BPKP RI, Rabu (2/12).

Pjs Bupati Kubar H M Syirajudin SH MT yang mengikuti penandatanganan PKS Pemprov dan Perwakilan BPKP se-Indonesia secara virtual dari ruang koordinasi kantor Bupati lantai III menyampaikan, dengan adanya MoU tersebut Pemkab Kubar berharap bisa segera ditindaklanjuti di tingkat kabupaten, berkenaan dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga tata kelola keuangan daerah dan tata pembangunan daerah semakin baik dengan adanya supervisi dan pengawasan dari BPKP/Inspektorat.
Khusus di Kubar, sangat diharapkan dalam penggunaan Dana Desa (DD) betul-betul menjadi perhatian.

”Dana Desa tersebut sangat besar, dimana satu kampung mendapatkan anggaran Rp 800 juta – Rp 1 miliar. Ini baru dari DD belum lagi dari APBD/ADK. Oleh sebab itu hal ini menjadi perhatian khusus,” kata H M Syirajudin.
Berkenaan dengan MoU, sekali lagi untuk Kubar sangat diharapkan BPKP bisa membuka layanan untuk konsultasi.

“Hal-hal yang dianggap mengganggu suatu kegiatan, jangan langsung dieksekusi. Dalam hal tata kelola keuangan, jika ada keraguan silakan dikonsultasikan dengan BPKP yang sudah menyediakan layanan,” harap HM Syirajudin.

Selanjutnya terkait rencana aksi, BPKP akan mendampingi semua PD di lingkungan Pemkab Kubar dalam mengelola dan menggunakan dana, baik APBD Kabupaten maupun bantuan keuangan provinsi serta APBN.
Kepala BPKP RI menyampaikan, melalui penandatanganan MoU merupakan sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah dengan BPKP, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Terutama supervisi kegiatan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapabilitas APIP, pengawalan tata kelola keuangan daerah termasuk pengawalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di daerah dan pengawasan keuangan desa.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan, penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia sebagai upaya meningkatkan pengawasan di daerah. Mendagri kembali menegaskan, berdasarkan arahan presiden terkait urgensi pelaksanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di pusat maupun di daerah.

Pimpinan, manajemen dan aparat pengawas perlu bersama-sama mendorong percepatan kegiatan agar bisa terlaksana dengan tepat dan akuntabel serta berdasarkan hasil pengawasan.(adv/hms10/naw)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved