Singgung Soal Pembahasan APBD dengan DPRD Digelar Tertutup, Berikut Tanggapan 3 Paslon

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- KPU Samarinda menggelar debat publik ketiga di Hotel Aston Samarinda, Rabu (2/12/2020) tadi malam pukul 20.00 wita.

Pertanyaan berikutnya moderator Imam Priyono membuka amplop A.

Amplop tersebut ditujukan ke paslon nomor urut 1.

Amplop tersebut berisikan pertanyaan tentang transparansi legislatif dan eksekutif saat membahas APBD.

Selama ini pembahasan APBD dilakukan secara tertutup.

Paslon Barkati-Darlis memberikan tanggapannya.

Menurutnya, harus ada keharmonisan antara eksekutif dan legislatif.

Sebab keharmonisan yang dibangun tentu membuat keterbukaan informasi publik yang dapat membuat masyarakat tahu tentang apa saja yang dibahas selama pembahasan rancangan APBD.

"Tanggapan pertanyaan kritik terakomodasi terhadap kebijakan pemerintah sebagai komitmen Pemkot dengan DPRD agar pembahasan APBD diketahui masyarakat secara luas. Ini terjadi maka efektivitas kemakmuran rakyat terkakomodasi dengan baik," ucap Darlis Pattalongi.

Sementara itu paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban Barkati-Darlis.

Menurut calon Walikota Samarinda Andi Harun pembahasan APBD itu merupakan konsumsi publik.

Sehingga masyarakat bisa tahu apa saja yang dibahas di antara pihak eksekutif maupun legislatif.

"APBD bukan dokumen rahasia negara itu dokumen publik. Sejak dari awal harus terlibat. Kita harus aplikatif terhadap planning sehingga semua masyarakat bisa memantau," ucap Andi Harun.

Sementara itu paslon nomor 3, Zairin Zain-Sarwono memberikan komentar terhadap tanggapan paslon nomor urut 1.

Menurutnya, pembahasan APBD itu harus dilakukan atau direncanakan selama 5 tahun mendatang.

Sehingga setiap tahun selama lima tahun ke depan dapat merencanakan apa saja yang perlu dilakukan pada tahun depan.

"Menurut saya pembahasan APBD dilakukan karena ada aturannya eksekutif dan legislatif membuat rencana 5 tahunan, tentu pembahasan yang ada telah dianggarkan. Ada hal penting dan menomorduakan kegiatan tidak diperlukan dan saya kira itu bisa dilakukan tertutup," ucap calon Wakil Walikota nomor urut 3 Sarwono.

Paslon Tanggapi Soal Tingginya Kasus Pelecehan Seksual di Samarinda

Debat publik ketiga Pilwali Samarinda digelar di Hotel Aston Samarinda, Rabu (2/12/2020).

Debat dibagi dalam beberapa sesi.

Sesi pertama pemaparan visi dan misi paslon.

Kemudian di sesi kedua dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari tim perumus.

Pertanyaan pertama terkait pelecehan seksual.

Samarinda menjadi peringkat pertama kasus pelecehan seksual dengan jumlah 203 kasus.

Tiap paslon memiliki cara tersendiri untuk menurunkan angka pelecehan seksual.

Pasangan nomor 3, Zairin Zain-Sarwono mendapat kesempatan menjawab pertanyaan tersebut.

Ia mengatakan perlu dilakukan sosialisasi tingkat RT maupun Kelurahan.

Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat membuka pikiran masyarakat terkait masalah pelecehan seksual.

Sekaligus ia melihat faktor ekonomi sehingga berpengaruh terhadap jumlah kasus pelecehan yang terjadi.

"Tentu banyaknya kasus lebih dari 203 kasus menjadi perhatian penuh kenapa ini terjadi, karena di kehidupan sosial masyarakat karena ekonomi yang turun, kasus ini terjadi karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini yang menjadi upaya untuk kita perbaiki," ucap Zairin Zain.

Sementara itu paslon nomor urut 1 mengomentari tanggapan paslon nomor urut 3.

Ia melihat pembekalan ilmu spiritual menjadi faktor utama untuk membentengi masyarakat dari pelecehan seksual.

"Intinya kita perlu ada pembinaan akhlak dan pemberdayaan perlindungan anak serta bantuan ditingkatkan agar semua bisa dihindari penindasan kepada anak-anak dan lain-lain.

Cocok kita punya badan pemberdayaan perempuan, kedua, penyuluhan mengantisipasi kekerasan ibu dan anak. Peningkatan moral dan karakter dilakukan di sekolah," kata calon Walikota Samarinda nomor urut 1, Darlis Pattalongi.

Sementara itu calon walikota nomor urut 2, Andi Harun mengatakan, instrumen hukum harus ditegakkan.

Agar menciptakan kondisi aman dan terhindar dari pelecehan seksual maka pemberian sanksi hukum kepada pelaku pelecehan seksual harus dihukum berat.

"Penyuluhan telah lama dilaksanakan, tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dari jawaban paslon nomor tiga saya tidak mendengar tools instrument hukum dengan pidana yang tinggi sehingga membuat jera terhadap pelaku," ucap Andi Harun. 

Sebelumnya, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat memberikan sambutannya terlebih dahulu.

Ia berterima kasih kepada komisioner dan panitia yang telah menyukseskan debat publik ketiga ini.

Baca juga: LIVE STREAMING Debat Terakhir Pilkada Samarinda 2020 Malam Ini, Adu Tajam Visi Misi 3 Paslon

Baca juga: Malam Ini Debat Pilwali Samarinda, Ini Penjelasan KPU

Baca juga: KPU Gelar Debat Publik Terakhir Buat Paslon di Pilkada Samarinda, Berikut Bocoran Tema yang Diusung

Bahkan selama tiga kali debat kegiatan berlangsung aman terkendali.

Selain itu ia berpesan kepada ketiga paslon untuk mengampanyekan keamanan TPS.

Tidak hanya untuk meningkatkan jumlah suara saja setiap paslon, namun turut meningkatkan jumlah partisipasi pemilih sekitar 77,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap.

"Mudah-mudahan melalui debat bisa menyakinkan pemilih ke TPS. Target kami 77,5 persen dengan kerja sama KPU, Bawaslu dan pasangan calon bisa meramaikan dan bisa mencapai target partisipasi masyarakat pada tanggal 9 Desember nanti," ucapnya.

(TribunKaltim.co/Jino Prayudi Kartono)