Urgensi Open Data pada Pemilihan Kepala Daerah

Oleh: Ferry Kurnia Rizkiyansyah *)

TRIBUNKALTIM.CO - Revolusi industri ke empat berdampak secara signifikan terhadap perubahan sosial dan politik suatu negara. Ruang publik yang selama ini dimaknai bahkan dibatasi secara konvensional sebagai interikasi tatap muka langsung, mulai beralih ke ruang-ruang digital.

Terlebih lagi ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia memaksa penggunaan teknologi informasi ditengah adanya pembatasan sosial bagi masyarakat untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Situasi ini ikut mempengaruhi praktek tata kelola pemerintahan termasuk penyelenggaraan pemilihan umum.

Indonesia adalah salah satu negara yang akan menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah.

Partisipasi merupakan karakter utama dari pemilu yang mendorong pemilih untuk berinteraksi dengan peserta pemilu untuk mengetahui program dan visi-misi yang ditawarkan semoga modal utama bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, termasuk berinteraksi dengan penyelenggara pemilu untuk menerima informasi mengenai pemilu.

Persoalannya, Covid-19 membatasi ruang-ruang interaksi tatap muka langsung yang sebelumnya disediakan dalam arena kampanye.

Teknologi menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk tetap memberikan ruang interaksi sekaligus akses informasi bagi pemilih di pemilu.

Open data election data terbuka dalam pemilu yang didasarkan gagasan data dapat dan informasi harus dengan mudah dapat dibagi, diakses, dan digunakan oleh publik, menjadi sebuah platform yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilih ditengah situasi penyelenggaran Pilkada ditengah pandemi.

Open data pemilu sesungguhnya bukanlah hal baru dalam electoral governance di Indonesia.