Breaking News:

Urgensi Open Data pada Pemilihan Kepala Daerah

Ruang publik yang selama ini dimaknai bahkan dibatasi secara konvensional sebagai interikasi tatap muka langsung, mulai beralih ke ruang-ruang digital

HO
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Mantan anggota KPU RI periode 2014-2019 

Kelima, open data pemilu yang dilakukan oleh KPU tentunya perlu memerhatikan undang-undang keterbukaan informasi publik dan ketentuan mengani data pribadi yang tidak boleh dipublikasi.

Keenam, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan garda terdepan dalam penyebarluasan informasi dan data.

Sayangnya, PPID di penyelenggara pemilu masih kurang responsif terhadap permintaan data yang diajukan oleh publik.

Untuk itu KPU perlu memaksimalisasi dan menstandarisasi pelayanan PPID, agar lebih responsif dan transparan dalam mengelola permintaan data pemilu.

Menjelang pemungutan suara ini, publik perlu diberikan informasi, gambaran, dan pemahaman yang utuh terkait proses pilkada secara menyeluruh.

Agar nantinya masyarakat semakin menyadari pentingnya pilkada, tahu dan aktif, yang ujung-ujungnya tingkat partisipasi semakin tinggi. Semoga. (*)

*) Penulis: Direktur Eksekutif NETGRIT (Network for Democracy and Electoral Integrity)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved