Breaking News:

Salah Kaprah Rencana Pembentukan Holding UMKM

SEJAK pemerintahan Joko Widodo jilid pertama, salah satu rencana besar dan prioritas Kementerian BUMN adalah rencana menggabungkan beberapa perusahaan

Editor: Tohir
Ist
Nailul Huda, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance 

SEJAK pemerintahan Joko Widodo jilid pertama, salah satu rencana besar dan prioritas Kementerian BUMN adalah rencana menggabungkan beberapa perusahaan plat merah menjadi satu perusahaan holding.

Setelah dilakukan pergantian Menteri BUMN, rencana ini juga masih tetap menggema walaupun terjadi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Hingga saat ini tercatat ada beberapa perusahaan pelat merah yang sudah melakukan konsolidasi dan bergabung dalam holding BUMN.

Diantaranya holding sektor pertambangan dengan perusahaan induk PT Inalum dan holding sektor minyak dan gas dengan perusahaan induk PT Pertamina. Saat ini, Pemerintah juga sedang berupaya untuk membentuk holding perusahaan untuk urusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Ultra Mikro (UMi) yang terdiri dari tiga perusahaan plat merah. Yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan perusahaan induk yaitu BRI.

Pemerintah meyakini pembentukan holding urusan UMKM dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas UMKM secara umum. Namun langkah holding tersebut bisa dibilang terlalu jauh dari kata ideal. Pembentukan holding yang terdiri dari tiga BUMN yang mempunyai jenis kegiatan dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam proses holding.

Selama ini, holding yang dilakukan pemerintah selalu berpijak pada sektor kegiatan yang sama. Holding pertambangan, holding migas, holding perkebunan, dan rencana holding bank syariah mempunyai bisnis yang relatif sama.

Maka holding urusan UMKM dan UMi dinilai akan tidak cocok mengingat ada gap skema bisnis diantara ketiganya. Jika pun dipaksakan holding, maka yang tercipta adalah holding konglomerasi dimana perusahaan induk akan lebih menikmati manfaat dibandingkan anak perusahaannya.

Ada tiga sebab kenapa holding urusan UMKM dan UMi ini tidak akan cocok jika dipaksakan. Pertama, perbedaan bisnis utama dari ketiga perusahaan plat merah tersebut. Bank BRI tentu saja berfokus pada pada pelayanan industri jasa keuangan perbankan seperti jasa menyimpan dana dan jasa memberikan kredit. Sedangkan Pegadaian berfokus pada pelayanan gadai barang dan PNM berfokus pada peningkatan kegiatan usaha UMKM. Sangat dimungkinkan PNM dan BRI saling beririsan dalam hal peningkatan modal namun bagi Pegadaian bisa jadi jauh dari skema bisnisnya.

Memang ada program pemberian kredit bagi UMKM di Pegadaian namun hal tersebut bukanlah core business dari Pegadaian itu sendiri. Dengan adanya holding, maka kebijakan strategi perusahaan Pegadaian dan PNM dikendalikan oleh BRI sebagai perusahaan induk.

Dikhawatirkan kebijakan yang diambil bertentangan dengan pola bisnis anak perusahaannya tersebut. Salah satunya kebijakan “harus untung” yang bisa saja diwajibkan kepada anak perusahaan oleh perusahaan induk. Padahal baik Pegadaian maupun PNM lebih cenderung memberikan pelayanan kepada publik bukan hanya sekedar mencari keuntungan walaupun secara kinerja Pegadaian mampu tumbuh positif dengan mencatatkan laba di tengah pandemi.

Kedua, perbedaan target pangsa pasar. Secara kasat mata, ketiga perusahaan mempunyai pangsa pasar yang sama yaitu UMKM. Namun demikian, terdapat perbedaan lebih detail dari ketiganya. Bagi Bank BRI, target utama penyaluran dana tentu saja usaha ataupun individu yang sudah masuk ke dalam status bankable dan underbank.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved