Breaking News:

Ibu Kota Negara

Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar Hadiri Diskusi IKN Gelaran Komnas HAM, Paparkan Kesiapan Daerah

Wakil Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Chairil Anwar menghadiri diskusi soal Ibu Kota Negara ( IKN ). Dia memaparkan kesiapan Kukar

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Mathias Masan Ola
HO/Prokom Setkab Kukar
Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar memaparkan kesiapan Kukar yang sebagian wilayahnya jadi IKN, di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. HO/Prokom Setkab Kukar 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGAARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Chairil Anwar menghadiri diskusi soal Ibu Kota Negara ( IKN ). Dia memaparkan kesiapan Kukar, yang sebagian wilayahnya masuk IKN.

Pemindahan Ibu Kota Negara tidak boleh merampas Hak Asasi Manusia ( HAM).

Hal tersebut melandasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI melakukan diskusi kelompok terfokus dengan tema;

"Peran Mediasi Komnas HAM RI atas Potensi Permasalahan-Permasalahan yang Mungkin Terjadi sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara,"

Baca juga: IKN jadi Prioritas, Kominfo RI Bakal Bangun Jaringan 5G dengan Design Outonomous di Ibu Kota Negara

Baca juga: PPU Ikut Hari Nusantara, Nelayan di Lokasi Calon Ibu Kota Negara Dapat Bantuan, Mahfud MD Beri Pesan

Baca juga: Menatap Ibu Kota Negara di Kaltim, DLH Balikpapan Beri Masukan, Hindari Beban Lingkungan Hidup

Acara berlangsung di Auditorium Idham Zarkasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Unlam Banjarmasin Kalsel, Rabu (16/12/2020).

Acara dihadiri Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amirudin, Komisioner Komnas HAM RI Hairansyah, Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara,

Rektor Unlam Sutarto Hadi, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar, Asisten Pemerintahan & Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Effendi, Budayawan Ys Agus Suseno

dan hadir secara online Deputi Polhukam Bappenas Slamet Soedarsono, Ombudsman Kaltim Kusharyanto, Jatam Kaltim Pradarma Rupang, dan perwakilan Kanwil Kaltim.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, ada tiga potensi masalah bagi daerah yang ditunjuk sebagai lokasi baru IKN, yang pertama konflik lahan dengan masyarakat adat, kedua konflik penduduk lokal dengan pendatang, dan ketiga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

"Kita di sini untuk mendiskusikan hak ekologis yang sangat berdampak tersebut bagi kita yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan jika ada aspek-aspek HAM yang terganggu tentu tidak boleh ada pembangunan," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved