Breaking News:

DPMK Mahulu Gencar Sosialisasikan Aturan Pemilihan Kepala Kampung, Singgung Peran BPK dan Petinggi

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para Petinggi Kampung dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terkait tugas dan fungsinya

TRIBUNKALTIM.CO/FEBRIAWAN
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Damianus Tamha. 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Selain menggelar pembinaan dan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) juga menyosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para Petinggi Kampung dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terkait tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Kepala DPMK Mahulu Damianus Tamha mengatakan Petinggi dan BPK adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah Kampung.

Artinya, baik Pemerintah Kampung dan BPK mempunyai kedudukan yang setara.

"Namun perlu saya sampaikan bahwa BPK tidak duduk dalam posisi berhadap-hadapan dengan Petinggi. Sesuai Permendagri Nomor 110 tahun 2016, BPK dan Petinggi duduk berdampingan. BPK dan Petinggi sama-sama melaksanakan semua urusan pemerintahan kampung, tetapi pada ranah yang berbeda. Petinggi berkedudukan sebagai unsur pelaksana, sedangkan BPK berkedudukan sebagai unsur pengawas," jelasnya.

Baca juga: Demi Kemajuan Kampung, Pemkab Mahulu Tingkatkan Peran Lembaga Kampung dan Lembaga Adat

Baca juga: Pesan Bupati Mahakam Ulu: BPK Tidak Duduk dalam Posisi Berhadap-hadapan dengan Petinggi Kampung

Baca juga: DPMK Mahulu Berkomitmen Tuntaskan Persoalan Batas Kampung

Dalam konteks kemitraan yang sejajar antara Petinggi dengan BPK, menurut Damianus perlu diperkuat harmonisasi hubungan kerja antara Petinggi dengan BPK.

"Hubungan kerja BPK dengan Pemerintah Kampung tidak bersifat rivalitas, melainkan bersifat konsultatif. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan Petinggi, hubungan kerja konsultatif ini agar ada keterpaduan dalam tahapan pemilihan Petinggi," ujarnya.

Baca juga: Mahakam Ulu Genjot PAD Kampung Melalui BUMK hingga ke Daerah Perbatasan

Baca juga: Pemkab Mahulu Tingkatkan Peran Pengelola Badan Usaha Milik Kampung

Baca juga: Tinjau Proyek 3 Gedung Perkantoran, Bupati Mahulu Optimistis Rampung Juni 2021

Damianus mengatakan, melalui Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan oleh para narasumber, pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung seperti tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan perlu dipahami, sehingga pada pelaksanaanya di lapangan nanti bisa berjalan tertib dan lancar.

(TribunKaltim.co/Febriawan)

Penulis: Febriawan
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved