TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG – Bimtek dan Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Tahun 2020 pada Jumat (18/12/20), digelar di Grand Ballroom Hotel Aston Samarinda.

Acara dibuka Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar didampingi Kepala BPKAD Kukar Sukotjo dan Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Ahmad Marisi.

Seperti dilansir dair laman resmi Pemkab Kukar, Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar mengatakan, pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari sistem akuntansi yang menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Baca juga: Rekapitulasi Suara KPU Kukar Berlangsung 16 Jam, Paslon Edi Damansyah-Rendi Kalahkan Kolom Kosong

Baca juga: Tentang Pembelajaran Tatap Muka di Kukar, Disdikbud Sebut Menyesuaikan Kondisi Masing-masing

Baca juga: Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar Hadiri Diskusi IKN Gelaran Komnas HAM, Paparkan Kesiapan Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen, yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban.

Selain itu sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambil keputusan, mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

Bukan hanya itu, juga untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai.

"Tak ada lagi nantinya pembelian barang yang diakui milik pribadi dan dibawa pulang karena ke depan barang yang dibeli akan di inventarisir oleh OPD sebagai aset," ungkapnya.

Baca juga: Pangdam VI Mulawarman Harap Desa Sinergi Hijau Kukar Bisa Lebih Maju Lagi

Baca juga: Pangdam VI/Mulawarman dan Danrem 091/ASN Tinjau Desa Sinergi Hijau Kukar, Ini Harapannya

Baca juga: Jadi Kawasan Cadangan Pangan Strategis Nasional, Sekda Kukar Siap Dukung Melalui Perda

Chairil juga berharap , pengelola barang dapat selalu berkoordinasi dengan BPKAD melalui bidang aset daerah, dalam rangka pembinaan dan juga Inspektorat kabupaten guna melakukan pengawasan dan audit internal Pemkab Kukar.

Dia juga meminta kepada para pengelola aset daerah untuk dapat mengikuti bimtek dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya akan benar-benar memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

(TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA)