Breaking News:

Membaca Moderasi di Indonesia

DUA tahun terakhir, moderasi kembali marak menjadi perbincangan. Terutama sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun

Editor: Tohir
ist
Moderasi Beragama dan Berbangsa di Indonesia 

DUA tahun terakhir, moderasi kembali marak menjadi perbincangan. Terutama sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi.
Banyak kegiatan berupa penelitian, seminar, dan karya ilmiah yang mengangkat tema ini, termasuk di tanah air. Bahkan lembaga-lembaga yang menggunakan nama moderasi belakangan banyak bermunculan. Moderasi secara kebahasaan berasal dari kata Latin moderatio yang berarti kesedangan.

Dalam bahasa Inggris kata ini menjadi moderation dan memiliki makna yang sama dengan average (rata-rata), core (inti), standard (baku), serta non- aligned (tidak berpihak).
Di Indonesia kata kemudian disadur menjadi kata moderasi, yang –dalam Kamus Bahasa Indonesia– memiliki arti pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Karena itu, dalam kamus yang sama dijelaskan bahwa moderat –sifat atau kualitas moderasi– adalah orang yang selalu menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang eksterem, berkencenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Dalam bahasa Arab, konsep ini dikenal dengan sebutan wasathiyah, yang kurang lebih bermakna sama. Istilah ini berakar dari kata wasath yang berarti tengah, superioritas, keadilan, kemurnian, kebangsawanan, dan ketinggian status.

Dalam al-Qur’an juga dikenal istilah ummatan wasatha yang berarti “umat pertengahan” atau “umat terbaik”. Ini yang menjadi tujuan moderasi dalam Islam. Secara konseptual gagasan ini muncul sebagai respon masih maraknya kekerasan berkedok menjaga agama di satu sisi, dan menggampangkan agama di sisi lain.

Sikap berlebih-lebihan (radikal) maupun mengurang-ngurangi (liberal) inilah yang menjadi dua kubu ekstrem yang berupaya dihindari melalui konsep moderasi; konsep jalan tengah. Moderasi di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Ini yang berusaha dipotret oleh Eno Syafrudien dan Rizaldi Lufti dalam buku “Moderasi Beragama dan Berbangsa di Indonesia”.

Sebagaimana judulnya, buku ini menggambarkan tentang moderasi bukan hanya dalam konteks agama –sebagaimana umum dipahami– tetapi juga dalam bingkai bangsa di Indonesia.

Dalam konteks agama, para pendiri Institut Moderasi Indonesia (InMind) ini menjelaskan bahwa agama sesungguhnya sudah bersifat moderat sehingga tidak perlu moderasi. Yang perlu dimoderasi adalah cara beragama.

Ini berarti bahwa keekstreman sesungguhnya bukan lahir dari agama, tetapi dari cara memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Kasus terakhir ekstremisime agama di Indonesia adalah upaya pembunuhan Jend TNI (Purn) Wiranto, yang ketika itu –akhir tahun 2019– menjabat selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Usai peresmian sebuah gedung universitas di Banten, seseorang tiba-tiba menusukkan pisau ke perut dan membuat Wiranto sempat dalam kondisi kritis. Sikap ekstremisme ini yang berupaya dibendung dengan hadirnya buku yang terbit pada Juli 2020 ini.

Jauh sebelum pencanangan PBB, di Indonesia konsep moderasi ini sudah digagas dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI IX) pada tahun 2015. Momen terpilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI ini mengangkat tema Islam Wasathiyah untuk Indonesia dan Dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban”. Salah satu rekomendasinya adalah Taujihat Surabaya, yang berisikan 12 Prinsip Washatiyah Islam.

Halaman
12
Tags
Opini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved