Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Sigit Wibowo: Pemindahan IKN di Kaltim Tidak Boleh Kesampingkan Masyarakat Adat

Kebijakan penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk memberikan kepastian hukum

Editor: Achmad Bintoro
HUMAS DPRD KALTIM
NARASUMBER SEMILOKA - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menjadi narasumber dalam Semiloka rencana tim kelompok kerja percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim di ruang Apokayan Hotel Horison Samarinda, Selasa (22/12). 

SAMARINDA - Kebijakan penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat yang terdampak pada ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang diuraikan dalam beberapa hal diantaranya persoalan MHA, pengakuan dan perlindungan terhadap MHA di Kaltim, persfektif pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan dinamika MHA ditengah penetapan Kaltim sebagai IKN.

Hal itu dipaparkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menjadi narasumber dalam semiloka rencana tim kelompok kerja percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah provinsi Kaltim nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan MHA di Provinsi Kaltim.

Semiloka yang dibuka Kepala Dinas Kehutanan Amrullah diselenggarakan di ruang Apokayan Hotel Horison Samarinda, Selasa (22/12).

Ia memaparkan, pengelolaan sumber daya alam berupa hutan, tambang dan perkebunan dieksploitasi dari bumi Kaltim yang berlebihan akan menimbulkan pergeseran sosial dan budaya. Juga berdampak pada masalah hak-hak masyarakat adat serta hukum adat di Kaltim. Dalam banyak kasus di Kaltim, apabila negara memerlukan hutan kemudian diberikan kepada pengusaha HPH.

"Di bidang pertambangan dan perkebunan, negara dapat mengambil alih atau merampas hutan tersebut dengan dalih "hutan negara" dan dilaksanakan "untuk kepentingan umum". Hal ini merupakan impliaksi dari ditetapkannya hutan adat yang dikuasai dan dikelola masyarakat adat sebagai hutan negara," kata Sigit.

Politisi PAN ini melanjutkan, pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim merupakan cerminan kebinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai UUD 1945 dan merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada system politik,ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup, khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

Selanjutnya ia mengatakan, sesuai putusan MK nomor 35/PUU-X/2020, yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Implikasi dari putusan MK tersebut adalah DPRD Kaltim dan Pemerintah Daerah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kaltim.

Ia menyampaikan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan Bappenas, lahan yang dibutuhkan kurang lebih 40.000 ha yang Idealnya 80.000 ha. Di atas lahan ini akan dibangun sebuah kota baru yang ideal. Seluruh infrastruktur akan dibangun dari nol, tetapi lokasi ini harus berdekatan dengan kota lain dengan segala fasilitas pendukungnya (bandara, pelabuhan, dan lainnya).

Dalam kaitan IKN, setidaknya terdapat empat desa komunitas adat Dayak Paser di wilayah yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pusat pemerintahan baru. Terdapat pula 13 wilayah adat di sekitar ibu kota baru yang akan berpusat di Kecamatan Sepaku, PPU dan Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara.

"Masyarakat adat selalu kalah dengan orang dari luar, mereka dinilai tidak punya kedudukan hukum yang kuat. Tanah mereka dianggap tidak jelas legalitasnya. Mereka khawatir apabila ibu kota pindah, tanah mereka dengan mudah diambil dengan dalil menggunakan instrument aturan negara. Masyarakat Adat Paser merasa terancam dengan keputusan pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah mereka. Eksistensi mereka sebagai warga lokal dikhawatirkan bakal tergerus oleh eksodus sekitar 1,5 juta penghuni baru ibu kota," beber Sigit.

Oleh sebab itu lanjut Sigit, diharapkan adanya kejelasan terkait wilayah-wilayah adat yang merupakan hak masyarakat adat dan sekiranya untuk menerbitkan legalitas yang kuat terkait pengakuan terhadap masyarakat adat di wilayah terdampak IKN.

Pemindahan IKN berdampak bagi sebuah kawasan, pembangunan ibu kota baru tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Sekilas masyarakat menyatakan senang dan siap menjadi warga ibu kota, tetapi di balik itu, diharapkan kesiapan Pemerintah baik pusat dan daerah untuk melindungi masyarakat adat di wilayah IKN.(adv/hms8)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved