Breaking News:

Fasilitas Pembebasan Bea Materai, DJP Koordinasi dengan Otoritas Moneter dan Pelaku Usaha

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, yang mengatur tentang Bea Meterai.

TRIBUNKALTIM.CO/HERIANI AM
Kepala Kanwil DJP Kaltimra, Samon Jaya.TRIBUNKALTIM.CO/HERIANI AM 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, yang mengatur tentang Bea Meterai.

Dalam undang-undang ini, per tanggal 01 Januari 2021, setiap dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.

"Dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dikenai bea meterai sebesar Rp10.000," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra), Samon Jaya, Jumat (25/12/2020).

Baca juga: Gubernur Isran Noor Tegaskan Tolak Warga yang Ingin ke Kaltim Tanpa Miliki Rapid Test Antigen

Baca juga: Jembatan Sebulu Ambruk, Bupati Kukar Edi Damansyah Perintahkan Bangun Jembatan Alternatif

Baca juga: 8 Tersangka Kasus Pilkada Kutim Ditangkap, Motif Menambah Suara Paslon Saat 9 Desember

Adapun contoh dokumen perdata yang dimaksud adalah dokumen yang menyatakan, jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang menyebutkan, penerimaan uang dan/atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Direktorat Jenderal Pajak tengah menyusun peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Bea Meterai yang baru (UU Nomor 10 Tahun 2020).

Nantinya, pengenaan Bea Meterai akan dilakukan terhadap dokumen dengan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Bontang Pantau Peredaran Miras Ilegal di THM

Baca juga: Tidak Layak Dilelang, Kantor Bea Cukai Tarakan Musnahkan Barang Milik Negara

Di samping itu, dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Meterai.

"DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, setelah disetujui DPR pada 29 September 2020, pemerintah akhirnya mengundangkan UU Bea Meterai, yakni UU Nomor 10 Tahun 2020.

Salah satu pertimbangan terbitnya UU tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian.

Baca juga: NEWS VIDEO Bea Cukai Kalbagtim Klaim Kaltim Bukan Jadi Tempat Utama Sasaran Narkoba International

Baca juga: Bea Cukai Kalbagtim Klaim Kaltim Bukan Jadi Tempat Utama Sasaran Narkoba International

Baca juga: Bea Cukai Balikpapan Bakar Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal, Minuman Soda hingga Mainan Orang Dewasa

Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola bea meterai sehingga perlu diganti.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2020, pengaturan bea meterai dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Ada sejumlah tujuan pengaturan bea meterai yang dimuat dalam pasal tersebut.

(TribunKaltim.Co/Heriani)

Penulis: Heriani AM
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved