Jubir Presiden Ungkit Utang Negara Era SBY, Setelah Dihitung Utang Membengkak Kala Jokowi Memimpin

Pro dan kontra dituliskan masyarakat dalam postingannya tersebut.

Total Utang Indonesia

Dikutip dari Kompas.com, total utang Indonesia tercatat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun.

Dengan demikian, rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB.

Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Dia menjelaskan, negara-negara anggota G 20 mengalami kenaikan tingkat utang yang luar biasa.

Untuk negara-negara yang masuk kategori negara maju, tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen.

Sementara untuk negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50 persen meningkat menjadi di kisaran 60 persen hingga 70 persen.

Baca juga: Risma Akui Dirinya Galak, Ada Tapinya! Jokowi Tetap Rekrut Risma Jadi Mensos Ganti Juliari Batubara

Baca juga: 6 Orang Keluarga Joko Widodo yang Terseret Ombak Telah Diidentifikasi, Satu Balita Belum Ditemukan

"Dengan adanya dukungan countercyclical luar biasa di seluruh negara dunia, tidak hanya negara G20, utang pemerintah di semua negara naik," jelas dia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani pun menjelaskan, rasio utang yang cukup rendah jika dibanding dengan negara lain disebabkan oleh dukungan fiskal terhadap kontraksi perekonomian Indononesia dinilai lebih moderat.

Indonesia menganggarkan dukungan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Tambahan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

"Jumlah tambahan dukungan fiskal dalam rangka tangani Covid-19 dan mendorong perekonomian, Indonesia berada di bagian modest, sesudah China. Dalam hal ini dan perubahan dari sisi defisit ini ditujukan mainly untuk memberi support bagi ekonomi dan untuk belanja di bidang kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Jawab pengkritik utang

Sri Mulyani sebelumnya juga sempat menjawab para pihak yang mengkritik kebijakan utang pemerintah, termasuk utang luar negeri Indonesia.