Breaking News:

Pentingnya Analisis Standar Belanja bagi Pemerintah Daerah Pasca Pilkada Serentak 2020

USAI sudah Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Kini tiba waktunya bagi para pemenang pilkada berbenah, bekerja, mengabdi serta melayani masyarakat.

HO
Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE,MSi, Akademisi/ Peneliti 

Dengan berpedoman kepada ASB, SKPD dapat menyusun anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik yang salah satunya dengan memperhatikan faktor kewajarannya.

Di sisi lain, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan berpedoman kepada ASB dapat dengan baik pula mengevaluasi kewajaran atas anggaran yang diusulkan oleh masing-masing SKPD.

Dengan diterapkannya Analisis Standar Belanja maka diharapkan agar penyusunan anggaran belanja masing-masing program kegiatan SKPD dapat menjadi alat analisa perkiraan batas kewajaran alokasi belanja untuk menyusun anggaran kinerja.

Meminimalisir terjadinya belanja yang tidak berhubungan dengan kegiatan sehingga menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta menekankan bahwa penerapan metode ini akan meningkatkan kesadaran biaya (cost consciouness).

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan adil akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.

Reformasi dalam pengelolaan anggaran negara membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif. Dengan demikian memfasilitasi tuntutan peningkatan kinerja, dalam artian dampak pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Suatu daerah yang memiliki kinerja keuangan yang dinyatakan baik maka daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved