Instruksi Habib Rizieq Batal Dilaksanakan, Aziz Yanuar Beri Alasan Menohok Soal FPI Tak ke PTUN

Instruksi Habib Rizieq Shihab batal dilaksanakan, Aziz Yanuar beri alasan menohok soal FPI Tak ke PTUN

Alija Berlian Fani/Warta Kota
Markas FPI di Petamburan 

TRIBUNKALTIM.CO - Tim hukum Front Pembela Islam ( FPI) resmi membatalkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN).

Sebelumnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menginstruksikan jajarannya untuk menggugat Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri dan Kepala Lembaga ke PTUN.

Diketahui, penetapan FPI sebagai organisasi terlarang disampaikan langsung Menkopolhukam Mahfud MD.

Semula direncanakan selain menggugat ke PTUN, eks anggota FPI berniat membentuk Ormas baru pengganti Front Pembela Islam.

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab membatalkan rencana gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) terkait dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama ( SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam ( FPI).

Baca juga: Rocky Gerung Ungkap Sesuatu yang Harus Dilarang dari FPI, Bukan Malah Dibubarkan Pemerintah Jokowi

Baca juga: Resmi, Kemendikbud Beri 2 Alternatif Pembelajaran Jarak Jauh, Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Batal?

Baca juga: Lengkap, Daftar Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2021, Total Ada 23 Libur, Nasib Cuti Idul Fitri?

Baca juga: Sorot Tewasnya 6 Laskar FPI, Amien Rais Tak Berharap Jokowi, Bagi Kita Syuhada, Bagi Mereka Teroris

"Betul (batal gugat SKB ke PTUN)," ujar anggota tim kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/1/2021).

Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya tak ingin melanjutkan perkara SKB yang dibuat pemerintah.

"Kami batalkan rencana PTUN karena kami duga Surat Keputusan Bersama itu adalah kotoran peradaban.

Sehingga tanggapan kami adalah bahwa kotoran itu kami buang saja di septic tank, selesai," kata Aziz Yanuar.

Pembubaran FPI dituangkan melalui SKB yang ditekan enam pejabat tinggi negara pada Rabu (30/12/2020).

Keenamnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menterian Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional, dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

SKB itu dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Baca juga: Update Liga Italia, Napoli Terpojok, AC Milan Bajak 2 Pemain Gattuso Sekaligus, Wakil Ibra & Kjaer

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved