Belum Terima LPj, Pansus Covid DPRD Balikpapan Tunggu Hasil Audit BPK Soal Pemakaian Anggaran 2020

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengaku belum menerima salinan laporan pertanggungjawaban (LPj) dari Satgas Covid-19.

Hal tersebut dikarenakan saat ini sedang ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran covid-19 tahun 2020.

Untuk itu Panitia Khusus (Pansus) covid-19 DPRD Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK terkait laporan itu.

Baca juga: Beberapa Tenaga Kesehatan tak Berani Divaksin, Ketua IDI Bontang Sebut Pemerintah Kurang Sosialisasi

Baca juga: Prakiraan BMKG Waspada Cuaca Ekstrem di Balikpapan Jumat 8 Januari 2021, Tengah Malam Hujan Petir

Baca juga: Jalan Km 11 Balikpapan-Samarinda Kaltim Sudah Selesai, Masuk Rencana Beautifikasi

"Jadi nanti kalau sudah ada hasil laporannya, kita akan lihat dari penggunaan anggaran di DTT (Dana Tidak Terduga),” kata Syukri Wahid.

Adapun pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dilakukan satu paket dengan audit atas penggunaan anggaran, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2020.

Politisi PKS itu berencana meminta salinan hasil pemeriksaan BPK untuk dijadikan bahan kajian terhadap penggunaan anggaran covid-19.

Pasalnya, dari pengalaman di beberapa daerah, seperti di Makassar banyak ditemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

"Kita akan jadikan bahan pertimbangan apabila ada temuan dari BPK terkait penggunaan anggaran yang telah dialokasikan," tuturnya.

Berdasar hasil laporan awal yang telah diserahkan Satgas, tidak ditemukan kejanggalan dalam laporan yang disampaikan kepada Pansus Covid-19.

Di antaranya menyangkut kegiatan penyediaan paket bantuan sosial dalam program jaring pengaman sosial.

"Memang berdasarkan laporan yang sudah diserahkan selama ini sudah klir. Tapi kita lihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK seperti apa," tuturnya.

(TribunKaltim.co/Miftah Aulia)