Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

BPK Kaltim Temukan PI Rp 500 Miliar Hanya Sebagian Masuk Kas Daerah Sisanya Dikelola Perusda

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan laporan hasil audit kepatuhan terhadap participating interest

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan laporan hasil audit kepatuhan terhadap participating interest, Senin (18/1/2021) kemarin.

Dalam audit tersebut BPK memberikan beberapa saran kepada pemerintah provinsi maupun Kutai Kartanegara terkait pengelolaan participating interest 10 persen di sektor minyak dan gas bumi (Bumi).

Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar ketika dikonfirmasi kembali, Selasa (19/1/2021) mengatakan hasil audit menjadi tugas dari BPK.

Baca juga: Jalan Poros Samarinda-Balikpapan Amblas, Gubernur Kaltim Isran Noor: Rumah Warga Kena Ganti Untung

Baca juga: Walikota Balikpapan tak Izinkan Galang Dana Korban Bencana di Simpang Lampu Merah, Bakal Ditertibkan

Baca juga: BREAKING NEWS Seorang Warga Sepinggan Balikpapan Ditemukan Meninggal, Diduga Terpapar Covid-19

Hal tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 15/2004 pasal 17 ayat 5 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam kesempatan yang dilakukan kemarin ia memiliki catatan kepada pemerintah.

Pertama ia meminta agar pengelolaan participating interest (PI) 10 persen lebih transparan.

Baca juga: Cerita Warga Samarinda Antusias Ikut Galang Dana untuk Banjir Kalsel, Ungkap saat Haul Guru Sekumpul

Baca juga: Gelar Pesta di Kolam Renang, Puluhan Remaja Balikpapan Langgar Prokes, Kena Denda Rp 1 Juta

"Catatannya ya kami mendorong pengelolaan PI ini agar lebih akuntabel dan transparan. Misalnya, pengelolaan itu ada SOP-nya. Jadi pemanfaatan keuangannya bisa dirasakan masyarakat," kata Dadek Nandemar.

Untuk PI tersebut dikatakan, pemerintah mendapatkan total PI selama tahun 2018 sampai 2021 kurang lebih Rp 500 miliar.

Namun dari Rp 500 miliar itu hanya beberapa yang dimasukkan ke dalam kas daerah.

Sisanya masih dikelola perusda terkait migas di Kaltim.

Baca juga: Gubernur Isran Noor Beberkan Hasil Audit BPK Terkait PI, Pemprov Kaltim Terima Bersih Rp 280 M

Baca juga: BPK Kaltim Gelar Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Participating Interest 10 Persen

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved