Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

DPRD Nunukan Minta Kemendikbud Perhatikan Nasib 2 Ribu Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia 

Hendrawan, Anggota DPRD Nunukan yang juga anak buah Surya Paloh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/GEAFRY NECOLSEN
GURU HONORER - Hendrawan, Anggota DPRD Nunukan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk prioritaskan nasib 2 ribu guru honorer di perbatasan RI-Malaysia. 

Sementara itu, ada 3 ribuan guru PNS di Kabupaten Nunukan.

Menurut pria yang akrab disapa Abdul itu, meskipun sebelumnya sempat ada perekrutan CPNS, namun kebutuhan guru PNS masih terbilang minim sekali di Kabupaten Nunukan.

"Ada 2 ribuan guru honorer. Ini karena sudah dua tahun tidak ada rekrutmen CPNS di Nunukan. Sementara tiap tahun ada pensiun guru," ungkap Abdul melalui telepon seluler.

Baca juga: Monitoring Proyek 2017, Ini Temuan DPRD Nunukan

Baca juga: NEWS VIDEO Pendidikan di Teluk Waru Balikpapan, Wali Murid Percaya Prokes di Sekolah

Baca juga: BLT Guru Honorer Kemenag Rp 1,8 Juta Cair Hari Ini, Cek simpatika.kemenag.go.id & siagapendis.com

Abdul mengaku, melalui rekrutmen PPPK, Kemendikbud RI dapat menjaring semua guru honorer di Kabupaten Nunukan.

Bahkan, di wilayah III jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru yang sudah berstatus PNS.

"Kita harapkan rekan guru honorer bisa lolos seleksi semua. Di Kabupaten Nunukan kita butuh banyak tenaga guru. PNS itu sekira 3 ribuan," imbuhnya.

Abdul menambahkan, gaji guru honorer itu bervariasi, pasalnya Dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, tergantung jumlah siswa.

Saat ini guru honorer hanya digaji melalui Dana BOS. Sehingga kita punya batasan sendiri terkait gaji.

Dulu gaji mereka 20 persen dari Dana BOS, setelah ada perubahan sempat 15 persen kini berubah menjadi 50 persen dari Dana BOS.

Baca juga: Kodim di Tana Tidung, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto Singgung Soal Perbatasan RI

Baca juga: 450 Prajurit TNI Jaga 25 Pos Perbatasan RI-Malaysia, Selain Jaga Patok Juga Didik Anak Perbatasan

Baca juga: Bantu WNI Perbatasan RI-Malaysia Pemprov Kaltara Tunjuk Koperasi Lokal Sebagai Operator Perdagangan

Sebanyak 50 persen itu tidak semua untuk gaji honorer, ada namanya pembiayaan lain yang harus dibiayai sekolah.

"Paling mentok 25 persen dari Dana BOS. Sekolah berikan upah mulai Rp 500- Rp 1 juta," pungkasnya.

Dia berharap, melalui program PPPK bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Nunukan, lantaran, dari proses pengajian sudah pasti berbeda.

( TribunKaltara.com/Febrianus Felis )

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved