Evaluasi Pengawasan Pilgub Kaltara, Berharap Budaya Transaksi Politik di Masyarakat Dapat Luntur

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara ( Bawaslu Kaltara ), Suryani, menyebutkan ada sebanyak 83 pelanggaran yang ditangani sepanjang Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara atau Pilgub Kaltara 2020.

"Ada 83 total penanganan pelanggaran, baik jenis pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran lainnya," ujarnya pada Senin (25/1/2021) di Tarakan, Kalimantan Utara.

Terkait money politik, dia mengatakan tidak dipungkiri hal tersebut terjadi di masyarakat.

"Karena ini seperti hukum ekonomi, jual beli. Ada kebutuhan dan ada yang membutuhkan," ucapnya kepada TribunKaltim.co.

Wanita berkacamata ini menambahkan, persoalan money politik tidak hanya tugas dari pada Bawaslu, namun juga tugas berbagai pihak.

Baca juga: Bawaslu Samarinda Gencar Sosialisasi Pengawasan Pungut Hitung, Guna Hindari Pemungutan Suara Ulang

Baca juga: Bawaslu Kaltara Tangani 61 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu, Temuan Terbanyak Ada di Nunukan

Pihaknya berharap, kultur di masyarakat tidak lagi pada konteks transaksi politik. Transaksi politik seolah menjadi hal yang dinanti-nanti di masyarakat.

"Kita berharap pola pikir seperti ini berubah total," harapnya.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan juga bagian mencari titik lemah dari pada regulasi, sehingga persoalan money politik tidak bisa ditindak lanjuti.

"Salah satunya memang keterbatasan alat bukti, keterbatasan kewenangan sendiri yang dibatasi oleh regulasi, ini bukan hanya evaluasi di Kaltara saja, namun secara nasional," sebutnya.

"Maka kami berangkat dari bawah, dari kabupaten dan kota, dari provinsi, ini tentu nanti terhimpun di Bawaslu pusat untuk menjadi catatan evaluasi," sambungnya.

Baca juga: Bawaslu Kaltara Sebut Ada Data Pemilih Ganda, Begini Penjelasan Sekretaris Disdukcapil Sumaji

Baca juga: NEWS VIDEO Pimpinan Bawaslu Kaltara Rustam Akif Pilih Walk Out saat Rapat Pleno Penetapan DPT