Ihwan Datu Adam Meninggal Dunia, Wabup PPU Hamdan Berduka: Beliau Sosok yang Bersahabat

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Berita duka datang dari masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, pasalnya, Wakil Bupati Penajam Paser Utara ( Wabup PPU ), Ihwan Datu Adam periode 2003-2008 telah berpulang pada Senin sekira pukul 02.00 Wita dini hari di Jakarta.

Kabar duka tersebut juga menyelimuti petinggi-petinggi Pemkab PPU salah satunya adalah Wabup PPU, Hamdam.

Dirinya mengungkapkan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam atas meninggalnya mantan wabup periode 2003-2008 itu.

"Saya atas nama pribadi mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam atas berpulang ke Rahmatullah bapak Haji Ihwan Datu Adam SE, beliau adalah wakil bupati penajam periode 2003-2008," kata Hamdam, Senin (25/1/2021).

Orang nomor dua di Penajam Paser Utara ini mengungkapkan bahwa Ihwan Datu Adam adalah merupakan sosok fiture yang mudah bersahabat atau friendly.

Serta beliau merupakan sosok tokoh politik yang memiliki semangat juang yang luar biasa.

"Beliau adalah figure yang sangat friendly mudah bersahabat dan lainnya adalah beliau ini termasuk salah satu tokoh politik yang miliki semangat juang ang luar biasa petarung sejati. Beliau juga salah satu tokoh politik yang berjiwa peturung yang sangat tinggi semangatnya. Saya pikir itu semangat yang patut kita contoh dari beliau," ungkapnya.

Baca juga: Ihwan Datu Adam Heran Pertemuan Bahas Blok Eastkal tak Ada Wartawan

Baca juga: Beda Prinsip dengan AHY Termasuk soal UU Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Tinggalkan Partai Demokrat

Perjalanan politik Ihwan Datu yakni pernah menjadi wakil Bupati Penajam Paser Utara pada periode 2003 hingga 2008 dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2009 hingga 2014. Kemudian Ihwan dilantik menjadi Anggota DPR-RI untuk periode 2014 hingga 2019.

Dirinya juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil gurbernur Sulawesi Tengah pada 2015, namun langkahnya itu gagal untuk mendampingi Rudi Mastura.

Hingga berita ini diturunkan Tribun Kaltim, Jenazah Ihwan Satu Adam diketahu masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju kediamannya yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dikebumikan.

Suarakan Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Negara

Berita sebelumnya. Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Ihwan Datu Adam, merasa terpanggil agar Benua Etam terpilih menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia mengganti Jakarta.

Untuk itu, ia siap menjadi ujung tombak "tenaga marketing" atau pemasar di tingkat pusat dengan berinisiatif menjadi bagian strategi marketing Kalimantan Timur.

"Saya merasa terpanggil agar pemindahan ibu kota negara sukses dan Presiden Jokowi memilih daerah kita," kata Wakil Bupati Penajam Paser Utara ( Wabup PPU ) Periode 2003-2008 ini.

Bukan wacana saja, Politikus yang tinggal di Kelurahan Nipah-Nipah ini, kemudian mengirimkan file naskah presentase untuk sebuah acara FGD (Foccus Group Discussion) BPH Migas yang digelar di Palangkaraya tanggal 31Juli hingga 1 Agustus 2019.

Anggota Komisi 7 DPR RI itu memberikan materi bertema 'Pemenuhan Kebutuhan Energi di Kalimantan dalam Rangka Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia'.

Dalam materi itu, Ihwan Datu Adam lebih banyak menguraikan bagaimana Kaltim menjadi provinsi yang paling siap menjadi ibu kota RI yang baru, dibanding dengan Kalteng.

”Jika ditanya kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, apakah mereka siap untuk menjadi Ibukota negara yang baru, sebagai pengganti Provinsi DKI Jakarta, maka secara serentak mereka pasti mengatakan, siap,” ujarnya, mengutip isi dalam makalah yang ia buat.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Gubernur Kaltim Isran Noor Optimis, Ibu Kota Negara Tetap Jalan

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo Inginkan Segera Bangun Infrastruktur Penunjang Ibu Kota Negara

"Hampir tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang akan menolak untuk menjadi Pusat Pemerintahan negara ini, mengingat multiflier effeknya yang sangat luar biasa, baik secara efek peningkatan ekonomi, peradaban sosial dan budaya, kondisi politik bahkan aspek pertahanan dan keamanan," sambung Ihwan Datu Adam.

Menurut politisi kelahiran Ujungpandang 10 Oktober 1964 itu, masyarakat Kaltim sangat bersyukur karena termasuk diunggulkan bersama-sama dengan Kalimantan Tengah oleh Pemerintah Pusat.

Diketahui, saat ini Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan mencari Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Bappenas dan Kementerian PUPR sedang melakukan pengkajian lebih detil mengenai seluruh aspek dikedua provinsi ini.

Jadi, ini kesempatan Kalimantan Timur untuk menampilkan seluruh yang terbaik. Agar tumbuh chemmistry.

"Dalam konteks itu, sebagai anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Timur saya berpendapat bahwa pertarungan perebutan kedua provinsi tersebut menjadi semakin penting dan strategis, untuk mempromosikan daerahnya masing-masing yang dalam bahasa manajemen disebut dengan Strategi Marketing," terang Ihwan Datu Adam.

Keunggulan Kalimantan Timur yang perlu ditonjolkan diantaranya adalah soal kebutuhan energy untuk memasok Ibu Kota Negara RI.

Menurut Ihwan Datu Adam, karena Kalimantan Timur adalah lumbung energy, maka hal itu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki provinsi lain.

Presiden Jokowi sudah memastikan bahwa lokasi terpilih sebagai Ibu Kota Negara nanti berada di pulau Kalimantan lokasi teapatnya masih dirahasiakan.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan mulai disiapkan skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN atau non APBN serta desain kelembagaan yang diberikan otoritas, juga terpenting payung Hukum mengenai pemindahan Ibu Kota.

Baca juga: Melihat Kondisi Jalan Lokasi Calon Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Paser Utara Kaltim, Rusak Parah

Baca juga: Ihwan Datu Adam Klaim, 99 Persen Pemkab PPU Dapat 49 Persen di Blok EastKal

Mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi perihal pemindahan Ibu Kota masih menunggu kajian rinci rampung.

Kajian soal persyaratan Ibu Kota Negara yang dibahas yakni kebencanaan, daya dukung lingkungan, kekonomian, sosial, politik, hingga pertahanan dan keamanan.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota juga harus menunggu payung hukum.

"kita harus melihat Visi besar 10,50, dan 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara dan Presiden akan memutuskan Ibu Kota Negara nanti bukan sebagai Kepala Pemerintahan, tapi sebagai Kepala Negara," tandasnya.

Penulis Dian Sari | Editor: Budi Susilo