Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Wabup Kukar Pimpin Rakor Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19

Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar memimpin rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi, terkait kebijakan baru penanganan covid

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Wabup Kukar Chairil Anwar saat memimpin rapat terkait vaksin seecara virtual. TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar memimpin rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi, terkait kebijakan baru penanganan covid-19 di Kukar secara virtual, di Ruang Vidcon Kantor Bupati Kukar, Senin (25/1/2021).

Sekda Kukar Sunggono serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar di antaranya Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Kadis Kesehatan Kukar Martina Yuliant juga hadir

Selain itu, Kepala BPBD Kukar Marsidik, Kepala Satpol PP Kukar Fida Hurasani serta perwakilan dari Polres Kukar dan Kodim 0906 Tenggarong turut hadir. 

Baca juga: Pengetap Bensin Diamankan, Kapolsek Balikpapan Barat Beber Adanya Gangguan Ketertiban di SPBU

Baca juga: Uji Coba Alat Setrum Listrik untuk Ikan, Pria di Samarinda Tewas, Tetangganya Dengar Meminta Tolong

Chairil Anwar mengatakan, rapat koordinasi dan evaluasi bersama tersebut dilaksanakan dalam rangka menyatukan sikap guna percepatan penanganan penyebaran Virus Corona di Kukar.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan melonjaknya kasus terkonfirmasi positif di Kukar pertanggal 1 Januari 2021 sesuai hasil laporan Satuan Tugas (Satgas) penanganan kasus covid-19 Kabupaten Kukar.

"Khusus untuk Kabupaten Kukar trend terkonfirmasi positif per tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan laporan Satgas penanganan kasus covid-19 Kabupaten Kukar menunjukkan peningkatan yang signifikan," ucap Chairil Anwar dalam rilis prokom humas setkab Kukar.

Wabup berharap, melalui rakor tersebut ke depan akan lahir kebijakan baru terkait protokol kesehatan guna percepatan pemutusan mata rantai penyebaran corona di Kukar. 

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, Bertambah 102 Kasus Covid-19 Baru, 1 Pasien Masih Anak-anak

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kaltim Meningkat, Psikolog Unmul Sebut Masyarakat tak Taat Prokes

Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono mengatakan terdapat beberapa usulan rencana kebijakan baru yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Kukar berdasarkan evaluasi data dan konsultasi bersama beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Ditambahkannya, adapun usulan kebijakan baru tersebut di antaranya penerapan Work From Home (WFH) (75%) dan Work From Office (WFO) (25%) guna mengurangi kepadatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam satu ruangan (jaga jarak). 

Namun selama penerapan WFH seluruh kegiatan, kewajiban dan agenda pemerintah daerah tetap berjalan, sehingga diharapkan implementasi WFH menjadi tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.

"Sebenarnya kebijakan ini sudah pernah kita rumuskan ditahun lalu, tapi memang yang membedakan sekarang. Kedepan kami berharap seluruh kepala OPD bisa memastikan dan melaporkan siapa-siapa saja pegawainya yang bekerja WFO d ikantor dan bekerja secara sifh," ujarnya.

Baca juga: Dicita-citakan Sejak Tiga Tahun Lalu, Kelurahan Sanga-sanga Dalam Kukar Miliki Taman Baca

Baca juga: Bupati Kukar Edi Damansyah Minta Maksimalkan Peran BPD di Masyarakat

Tahun lalu seluruh pejabat struktural dan esselon II, III dan IV turun ke kantor.

"Namun tahun ini tidak lagi seperti itu tergantung kondisi kesehatan setiap pegawai, dan kami tidak menyarankan pegawai yang berusia 55 tahun ke atas untuk turun kantor apalagi dengan keadaan kondisi yang kurang sehat, dan akan dilakukan penertiban terhadap ASN yang tidak tertib selama dilaksanakannya WFH," ucap H Sunggono. 

Lebih lanjut, kebijakan yang akan diterapkan ialah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), di mana pada pelaksanaannya akan dilaksanakan secara pilot project di pasar, cafe, rumah makan, tempat ibadah, OPD, rumah tangga, Rukun Tetangga (RT), desa, kelurahan, kecamatan yang mana dalam pelaksanaannya akan dilakukan pendampingan oleh OPD terkait. 

Baca juga: Satu Pasien Covid-19 di Kukar Meninggal Dunia, Sempat Dirawat 5 Hari di RSUD AM Parikesit

Baca juga: Tempuh Jarak 63 Kilometer, Bupati Kukar Edi Damansyah Gowes dari Tenggarong ke Kota Bangun

Selanjutnya, kebijakan gerakan perubahan prilaku dengan duta perubahan prilaku, menunjuk role model, dan pemberian penghargaan. Dan kebijakan terakhir berupa, memastikan cakupan vaksinasi covid-19 sesuai sasaran.

Penulis: Aris Joni/ Editor: Samir Paturusi

Penulis: Aris Joni
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved