Breaking News:

Virus Corona di Kukar

Bupati Kukar Perintahkan ASN Jalani Sistem Kerja 75% WFH, Pegawai di Atas 55 Tahun tak Wajib Ngantor

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberlakukan kembali Work From Home untuk para ASN di lingkungan pemerintahan Kukar. Hal itu dibelakukan seja

TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Bupati Kukar Edi Damansyah meminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan pemberlakukan sistem kerja 75 persen bekerja dari rumah (Work From Home) dan 25% bekerja dari kantor (Work From Office). TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberlakukan kembali Work From Home untuk para ASN di lingkungan pemerintahan Kukar.

Hal itu dibelakukan sejak dikeluarkannya surat edaran Bupati Kukar khusus tentang evaluasi dan penyesuaian sistem kerja ASN dan non ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Dalam edaran tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah meminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan pemberlakukan sistem kerja 75 persen bekerja dari rumah (Work From Home) dan 25% bekerja dari kantor (Work From Office).

Baca juga: Berawal Temuan Banyaknya Piutang, Akuntan Publik Temukan Kejanggalan Pengelolaan Keuangan PT AKU 

Baca juga: BREAKING NEWS Rapid Antigen Acak di Jalur Darat Balikpapan, Ada yang Menolak, Balik ke Samarinda

Baca juga: BREAKING NEWS Kabar Duka Cita, Mantan Wabup Penajam Paser Utara Ihwan Datu Adam Tutup Usia

Pengaturan staf yang menjalani WFH dan WFO dilakukan oleh atasan langsung di masing-masing Perangkat Daerah dan dalam keadaan tertentu atasan langsung dapat menghadirkan staf untuk kepentingan tugas.

Kemudian, ASN dan Non ASN berusia di atas 55 tahun tidak diwajibkan bekerja di kantor (WFO) kecuali dalam keadaan sehat dan sangat diperlukan.

Selama bekerja dari rumah (Work From Home), laporan kehadiran dan hasil pekerjaan disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

“Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mengatur jumlah ASN dan Non ASN yang melaksanakan tugas di kantor sesuai kebutuhan dan prioritas dengan tetap menerapkan dan memperketat protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak),” ujar Edi Damansyah dalam edarannya.

Ia menambahkan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang dalam kondisi sehat tetap bekerja di kantor dengan jam kerja sesuai dengan ketentuan serta wajib menjadi role model penerapan protokol kesehatan baik di lingkungan keluarga, kantor dan masyarakat.

Sementara itu, untuk keperluan administrasi, koordinasi dan pengiriman berkas diupayakan berupa soft copy dengan memanfaatkan teknologi informasi, sedangkan berkas berupa hard copy harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada petugas yang bersangkutan.

“Selama bekerja dari rumah (WFH), ASN dan Non ASN dilarang bepergian keluar rumah maupun menggunakan fasilitas kedinasan, kecuali dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan yang terkait pangan, kesehatan ataupun keadaan mendesak lainnya,” tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved