NEWS VIDEO Wakil Presiden Ma'ruf Amin Sebut Vaksinasi Covid-19 Wajib Kifayah dalam Islam

TRIBUNKALTIM.CO - Vaksinasi Covid-19 hukumnya adalah wajib kifayah dalam Islam.

Hal tersebut dinyatakan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dalam acara Muhasabah dan Istighatsah untuk negeri yang disiarkan di kanal YouTube NU Channel pada Kamis (28/1/2021) malam lalu.

Menurut Ma'ruf Amin, kewajiban vaksin bisa gugur apabila sudah tercapai 70 persen penduduk Indonesia yang divaksin atau mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

Baca juga: NEWS VIDEO Virus Corona Bermutasi, Muncul Gejala Covid Tongue, Ciri-cirinya Terasa di Bagian Lidah

"Vaksinasi itu juga untuk imunisasi, mencegah. Supaya kita imun. Vaksinasi (hukumnya) wajib kifayah," kata Ma'ruf Amin.

Adapun status wajib kifayah bisa berakhir, dikatakan Ma'ruf, bila proses vaksinasi sudah menjangkau 70 persen atau 182 juta penduduk Indonesia.

Angka tersebut, kata dia, merupakan patokan bagi Indonesia untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19.

"Kita masih punya kewajiban. Kalau terjadi apa-apa dosa kita dan ini. Kalau memakai masker itu wajibnya sini, masing-masing menjaga diri. Kalau vaksinasi itu kifai sampai dengan tervaksinasi sebanyak 182 juta orang," tambah Ma'ruf Amin.

Diketahui, Kementerian Kesehatan menargetkan herd immunity atau kekebalan kelompok terbentuk dalam satu tahun.

“Jadi target memang kita berharap dalam satu tahun ini semua pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat kita selesaikan karena makin cepat tentunya kita makin membaik sehingga upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai kekebalan kelompok bisa tercapai,” ucap Sekjen Kemenkes drg. Oscar Primadi, MPH dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021).

Pemerintah menyasar cakupan vaksinasi COVID-19 sebanyak 70%. Cakupan itu dimaksudkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Insha Allah akan ada 70% sasaran cakupan yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan dan melindungi kita,” kata Oscar Primadi

Saat ini telah masuk tahap kedua vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan yang berjumlah kurang lebih 0,9% dari populasi atau 1,4 juta dari sasaran target penerima vaksinasi.

Setelah tenaga kesehatan pemberian vaksinasi akan dilakukan terhadap pelayan publik 21, 4% populasi atau berkisar 38,99 juta.

Selanjutnya adalah masyarakat rentan di posisi 63,8 juta atau sekitar 35,2% populasi. Sasaran selanjutnya pelaku ekonomi esensial dan masyarakat lainnya. (*)

IKUTI >> News Video

Editor: Wahyu Triono