Breaking News:

Virus Corona di Kaltim

Kanwil DJP Kaltimtara Beber Pemerintah Beri Insentif Pajak Karyawan yang Kerja di Perusahaan

Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19

TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO
ILUSTRASI MELAWAN CORONA - Warga di perumahan Pesona Bukit Batuah membuat portal pengetatan protokol kesehatan dan memberlakukan jam malam untuk disiplin mengurangi kerumunan di luar rumah, Rabu (3/1/2021) malam. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona atau Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 9/2021 menggantikan PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama melalui Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Samon Jaya menyebutkan kepada Tribun Kaltim.

Bahwa pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021.

Baca Juga: Ahok Utus 2 Petinggi Pertamina Temui Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Sepakat WFH 75 Persen

"Insentif pajak dapat diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU pada PMK 9/2021," ujar melalui siaran tertulis yang diterima Tribun Kaltim pada Rabu (3/2/2021).

Adapun perincian insentif pajak yang diatur dalam PMK 9/2021 sebagai berikut.

• Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Halaman
123
Penulis: Heriani AM
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved