Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

KPU Nunukan Bantah Dalil Pemohon di MK, Berikut 3 Dalil Bantahannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan selaku pihak termohon, membantah dalil pemohon saat sidang kedua sengketa Pilkada Nunukan 2020 di MK

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Sidang kedua sengketa Pilkada Nunukan 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (5/02/2021) lalu. (Tangkapan layar channel YouTube Mahkamah Konstitusi RI) TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan selaku pihak termohon, membantah dalil pemohon saat sidang kedua sengketa Pilkada Nunukan 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (5/02/2021) lalu.

Sidang dengan nomor perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021 itu berupa jawaban dari pihak termohon terhadap dalil pemohon yang disampaikan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 2, Dani Iskandar-Muhammad Nasir pada sidang pendahuluan beberapa waktu lalu.

Adapun pihak-pihak yang hadir secara langsung pada sidang sengketa Pilkada Nunukan 2020 di MK yakni:

- Pemohon: Paslon nomor urut 2, Dani Iskandar-Muhammad Nasir diwakili kuasa hukum.

- Termohon: KPU Nunukan dihadiri oleh Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi didampingi satu kuasa hukum.

- Terkait: Paslon nomor urut 1, Asmin Laura-Hanafiah diwakili oleh kuasa hukum.

- Pemberi keterangan: Ketua Bawaslu Nunukan.

Baca Juga: Dua Pengedar Sabu Diringkus Personel Polsek Teluk Bayur Berau, Sejumlah Barang Bukti Ikut Diamankan

Baca Juga: Pedagang Ikan di Pasar Pandasari Balikpapan Tetap Nekat Jualan, Aturan Lockdown Begitu Mendadak

Ketua KPU Nunukan, Rahman, mengatakan dugaan pelanggaran administarif yang didalilkan oleh pemohon seharusnya diselesaikan di Bawaslu Nunukan, bukan kewenangan MK untuk memutus apalagi mengadilinya.

Tak hanya itu, ia bahkan menyebutkan permohonan yang didalilkan oleh pemohon tidak memenuhi ambang batas suara dalam pengajuan perselisihan hasil Pilkada ke MK.

"Kalau bicara sesuai ambang batas perselisihan itu maksimal 2 persen untuk jumlah penduduk di bawah dari 250 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk Nunukan tidak sampai 200 ribu. Sehingga masuk kategori 2 persen. Untuk hasil Pilkada Nunukan lebih dari 2 persen yakni sekira 2,8 persen. Menurut kami itu melebihi dari ambang batas dari yang diajukan oleh pemohon," kata Rahman kepada TribunKaltim.Co, saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (07/02/2021), pukul 16.00 Wita.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved