Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

KPU Nunukan Bantah Dalil Pemohon di MK, Berikut 3 Dalil Bantahannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan selaku pihak termohon, membantah dalil pemohon saat sidang kedua sengketa Pilkada Nunukan 2020 di MK

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Sidang kedua sengketa Pilkada Nunukan 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (5/02/2021) lalu. (Tangkapan layar channel YouTube Mahkamah Konstitusi RI) TRIBUNKALTIM.CO/HO 

Rahman juga menilai, dalil pemohon berupa rumusan posita dan petitum dalam surat permohonan bersifat kabur (obscurus libel).

"Posita dan petitumnya kabur. Misalkan perihal DPTb yang dituduhkan kepada kami. Untuk membuktikan bahwa adanya mobilisasi pemilih menggunakan KTP untuk memilih pasangan nomor urut 1 itukan sulit dibuktikan," ucap Rahman.

Rahman, mengaku dalam sidang jawaban itu, pihaknya mempersiapkan 60 alat bukti berupa dokumen bantahan.

Baca Juga: Kaltim Senyap, Ruas Jalan Balikpapan Mendadak Lengang, tak Ada Aktivitas di Akhir Pekan

Baca Juga: Lockdown Kalimantan Timur di Akhir Pekan, Warga Masih Bingung, Komisi IV DPRD Kaltim Angkat Bicara

"Saya hadir secara virtual zoom saja. Dari KPU Nunukan diwakili oleh Komisioner Divisi Data dan Perencanaan dan didampingi oleh satu kuasa hukum. Ada 60 alat bukti berupa dokumen bantahan yang kami siapkan," ujarnya.

Informasi yang dihimpun, sidang putusan sela di MK bakal dihelat pada 15 Februari mendatang.

Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon (Paslon) Dani Iskandar-Muhammad Nasir (Damai) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan pada 18 Desember 2020, berisi dua poin posita.

Paslon bertagline Damai itu menolak penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan oleh KPU Nunukan pada 16 Desember 2020 lalu.

Sebagai pemohon, Paslon Damai menduga selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Nunukan disebabkan beberapa faktor, yakni adanya money politic dan dugaan pemilih siluman.

Informasi yang dihimpun, calon Bupati petahana, Admin Laura telah memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan politik yakni pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kepada pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan PNS lingkup Pemda Nunukan.

Selain itu, juga pembayaran tunjangan khusus (DAK non fisik) kepada ribuan guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved