Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Wabup Kukar Minta Proses Penyusunan RKPD Harus Perhatikan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih 2020

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar meminta proses penyusunan RKPD 2022, Pemkab Kukar harus memperhatikan visi dan misi kepala daerah

HO/PROKOM SETKAB KUKAR
Wabup Kukar Chairil Anwar saat menghadiri rapat forum konsultasi penyusunan RKPD 2022 di Kantor Bappeda Kukar. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG– Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar meminta proses penyusunan RKPD 2022, Pemkab Kukar harus memperhatikan visi dan misi kepala daerah terpilih Pilkada Kukar tahun 2020.

Sehingga kegiatan prioritas tidak terlepas dari janji-janji politik yang telah menjadi konsensus masyarakat Kukar.

“Rancangan ini setidaknya memuat beberapa rumusan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan, mulai dari pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down, hingga pendekatan bottom up,” katanya dalam rilis Prokom Humas Setkab Kukar.

Baca Juga: Kaltim Senyap, Ruas Jalan Balikpapan Mendadak Lengang, tak Ada Aktivitas di Akhir Pekan

Baca Juga: Pedagang Ikan di Pasar Pandasari Balikpapan Tetap Nekat Jualan, Aturan Lockdown Begitu Mendadak

Baca Juga: Dua Pengedar Sabu Diringkus Personel Polsek Teluk Bayur Berau, Sejumlah Barang Bukti Ikut Diamankan

 
Chairil Anwar menjelaska, pendekatan teknokratik dalam perumusan prioritas daerah tidak terlepas dari arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kukar dan analisis permasalahan dan isu strategis daerah yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, baik kapasitas keuangan, SDM, aset dan pengetahuan hingga kewenangan yang tersusun dalam analisis target-target yang realistis.

“Kemudian pendekatan partisipatif dengan terus mengomunikasikan pembangunan dengan semua stakeholder, khususnya terkait dengan kebijakan publik yang memerlukan dukungan, masukan dan pandangan dari para praktisi, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya. Minggu, (7/2/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, adapun pendekatan top down mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah, dan RPJM Nasional, serta memperhatikan arahan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan kebijakan kewilayahan pembangunan Kaltim dalam RPJMD Provinsi Kaltim.

Sedangkan pendekatan bottom up yakni dengan analisis permasalahan yang dipresentasikan dalam rencana pembangunan desa dan kecamatan, dijadikan bagian dari analisis kebutuhan rill masyarakat yang harus disinkronkan dengan kebijakan daerah, sesuai karekteristik dan permasalahan pembangunan.

“Dari lima pendekatan tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan konsekuensi yang diiringi dengan keterlibatan dan dukungan seluruh stakeholder, agar pembangunan Kukar ke depan lebih fokus, terintegrasi dan tepat sasaran,” ucapnya.

Penulis: Aris Joni | Editor: Rahmad Taufiq

Penulis: Aris Joni
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved