Virus Corona di Kukar

Ombudsman RI Kaltim Ikut Kawal Pelaksanaan Suntik Vaksin Sinovac di Kukar, 7 Hal Ini Jadi Perhatian

Ombudsman RI Kalimantan Timur turut mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19 yang sud

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kukar. Kepala Dinas Kesehatan Kukar sekaligus Plt Dirut RSUD AM Parikesit Tenggarong, dr Martina Yulianti menjadi orang pertama yang disuntik vaksin sinovac di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (14/1/2021). TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI 

TRIBUNKALTIM.CO, KUKAR- Ombudsman RI Kalimantan Timur turut mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun lamanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto mengatakan, sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memberikan perhatian terhadap pelaksanaannya.

Beberapa hal di antaranya sebagai berikut, pertama, jumlah vaksin pada tahap awal ini harus dapat mengakomodir semua tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam melawan Covid-19.

Baca juga: Walikota Balikpapan Persilakan Gelar Pernikahan Durasi 3 Jam, Sabtu-Minggu ke Depan Sudah Dilarang

Baca juga: Pemandangan tak Lazim di Samarinda, Jalan Protokol Mendadak Sepi di Akhir Pekan, Layaknya Kota Mati

Baca juga: Pasangan Sehidup Semati Asal Bojonegoro, Meninggal Hari Jumat Selang 2,5 Jam, Netizen: Surga Menanti

Mengutip dari pemberitaan media massa per 6 Januari 2021, sebagaimana diterangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr Padilah Mante Runa, bahwa jumlah nakes yang menjadi target vaksinasi tahap satu sebanyak 30.232 nakes.

“Namun, sejauh ini jumlah vaksin sinovac pada tahap kesatu dan kedua yang diterima oleh Kaltim baru sejumlah 58.120, yang artinya jumlah vaksin tahap kesatu dan kedua belum memenuhi target jumlah nakes,” kata Kusharyanto, melalui siaran pers tertulis, Senin (8/2/2021).

Sehingga, Ombudsman mengimbau Pemerintah Daerah untuk dapat memastikan seluruh tenaga kesehatan di Kaltim mendapatkan vaksinasi sebelum ke tahapan vaksinasi selanjutnya agar menjadi contoh bagi masyarakat.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara massif.

Pada tahap ketiga dan keempat, vaksinasi akan mulai menyasar masyarakat umum yang memenuhi syarat tertentu.

Sementara berita bohong atau hoax masih banyak bertebaran di media sosial.

Mengingat persyaratan usia penerima vaksin antara 18-59 tahun, berita hoaks sangat rentan memengaruhi kelompok masyarakat Gen X dan Baby Boomer, yaitu masyarakat yang berusia >40 tahun.

“Sehingga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Lebih lanjut, sosialisasi juga harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan April 2021 ketika jadwal tahap ketiga dan keempat dimulai,” kata Kusharyanto.

Ketiga, pendistribusian vaksin serta fasilitas penunjang perlu terus diawasi oleh pihak Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, serta BPOM RI di daerah untuk menjamin tetap terjaganya kualitas vaksin hingga ke tempat faskes yang dituju.

Vaksinasi bukan hal yang baru bagi tenaga kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan, jumlah dan kualitas rantai dingin dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara massal dan bersamaan.

Kualitas vaksin yang menurun pastinya akan berpengaruh terhadap impak yang akan diterima masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved