Virus Corona di Kukar

Ombudsman RI Kaltim Ikut Kawal Pelaksanaan Suntik Vaksin Sinovac di Kukar, 7 Hal Ini Jadi Perhatian

Ombudsman RI Kalimantan Timur turut mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19 yang sud

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kukar. Kepala Dinas Kesehatan Kukar sekaligus Plt Dirut RSUD AM Parikesit Tenggarong, dr Martina Yulianti menjadi orang pertama yang disuntik vaksin sinovac di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (14/1/2021). TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI 

Keempat, Pemerintah Daerah harus memastikan penerima vaksin tepat pada sasaran, serta dilakukan pendataan secara menyeluruh, tuntas dan akurat terhadap penerima vaksin.

Pendataan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik guna memberikan data informasi yang akurat secara terbuka terhadap capaian target yang telah dipenuhi.

Kelima, pengelolaan limbah medis harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Dinas Kesehatan setempat harus menegaskan kepada faskes-faskes pelaksana vaksinasi untuk mengelola limbah medis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.02.02/4/1/2021 agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Keenam, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah vaksinasi Covid-19 merupakan satu hal lainnya yang harus diperhatikan.

Pemerintah Daerah harus memiliki hotline resmi sebagai kanal pengaduan masyarakat apabila masyarakat mengalami KIPI pasca vaksinasi.

Kanal pengaduan yang responsif dan mudah dicakup masyarakat akan sangat meminimalisir kekhawatiran masyarakat nantinya setelah mendapatkan vaksinasi.

Ketujuh, berdasarkan laman resmi covid19.go.id, Pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 gratis dan tanpa persyaratan apapun, termasuk tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan.

Maka, seluruh stakeholder harus mengawasi pelaksanaannya hingga akhir dan mencegah penyelewengan dalam bentuk pungutan biaya vaksinasi.

Vaksinasi yang akan dilaksanakan dalam empat tahap ini diharapkan dapat berjalan sebagaimana linimasa yang telah ditetapkan.

Sehingga, jangan sampai terjadi kendala berlarut-larut yang dapat mengundur jadwal pelaksaan vaksinasi.

Penyelenggaraan vaksinasi merupakan bagian dari pelayanan publik, maka bersama kita harus awasi dan dukung program vaksinasi Covid-19 ini.

“Ombudsman mengapresiasi seluruh pihak yang turut melancarkan penyelenggaran vaksinasi ini, khususnya kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan, BPOM RI, Kepolisian RI hingga TNI yang turut mengawal distribusinya,” ucapnya.

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Rahmad Taufiq

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved