Breaking News:

Pilkada Balikpapan

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan KIPP, Pemungutan Suara Pilkada Balikpapan tak jadi Diulang

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam Pilkada Balikpapan.

TRIBUNKALTIM.CO
Kuasa hukum KPU Kota Balikpapan, Wawan Sanjaya, dalam persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam Pilkada Balikpapan

Terkait dengan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP.

Pihak Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi KPU Balikpapan, permohonan Pemilihan Ulang Pilkada Balikpapan pun ditolak.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum KPU Balikpapan, Wawan Sanjaya. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 

Baca Juga: Balikpapan Resmi Terapkan PPKM Mikro, Diskominfo Inginkan Daerah Lainnya di Kaltim Ikut Menyusul

"Jadi saya ucapkan selamat kepada pasangan Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz (alm)," ujarnya kepada Tribun Kaltim pada Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi banyak mengutip argumentasi yang dikemukakan KPU Balikpapan.

Selain itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini membuktikan proses kedewasaan politik di Kota Balikpapan.

Setiap orang yang merasa tidak puas, bisa menyampaikannya dengan saluran yang konstitusional, tidak menggunakan cara di luar koridor konstitusi.

Adapun dasar pertimbangan KPU Balikpapan menang di peradilan, lantaran KPU juga terbukti dan dapat membantah dalil KIPP.

Halaman
12
Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved