NEWS VIDEO Kena Dampak Kebijakan PPKM, Pelaku Industri Kuliner dan Perhotelan Berau Mengadu ke DPRD

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah, termasuk di Berau membuat industri perhotelan hingga pedagang kaki lima sangat terpukul dengan kondisi tersebut.

Tak ingin kondisi tersebut berlarut-larut, perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Berau dan pedagang kaki lima meminta solusi pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19 dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Berau Atilagarnadi, di ruang rapat gabungan DPRD Berau, Selasa (16/2/2021).

Saat membuka rapat Atilagarnadi mengemukakan, jika hal itu sesuai dengan surat yang masuk dari PHRI cabang Berau yang menyampaikan permohonan atas situasi Covid-19 yang berdampak pada usaha mereka.

"Makanya hari ini kita undang semua yang bersangkutan untuk membahas hal tersebut termasuk Satgas Covid-19 yang dihadiri langsung Ketua Satgas atau Bupati Berau," ungkap politisi partai PDIP saat membuka rapat.

Lebih lanjut, Atilagarnadi menyampaikan situasi pandemi sejak pertama kali mewabah di Berau di Maret 2020 sudah banyak edaran atau langkah yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

"Dan sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini bisa selesai. Dan yang paling berdampak adalah sektor ekonomi kita karena saat ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengimplementasikan 3 M dalam upaya menekan penyebaran Covid-19," tuturnya.

Tak ketinggalan Ketua Komisi II DPRD Berau itu menyoroti Tim Satgas yang masih lemah dalam penerapan protokol kesehatan sehingga masih banyak pelanggaran, seperti masih banyak yang tidak menggunakan masker, kantor pemerintahan yang banyak tidak menyediakan tempat cuci tangan.

Sementara itu, Ketua Harian PHRI Berau, Yozzie Prize Avidar berharap ada solusi dari pemerintah melalui tim Satgas Covid-19 terhadap kondisi yang mereka alami.

"Kami semua pelaku usaha yang tergabung dalam PHRI menjunjung tinggi dan menghormati surat edaran pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan ingin menjalankan tetapi pertama tidak semua bisa dilaksanakan," tutur Yozzie.

"Saya memohon dengan amat sangat karena ini menyangkut masalah perut memohon solusi untuk ke depan, seperti apa kami dalam menjalankan usaha. Karena yang sekarang kami rasakan sangat berat di tengah pandemi," ucapnya.

IKUTI >> News Video

Penulis: Ikbal Nurkarim

Videografer: Ikbal Nurkarim

Video Editor: Jojo