Breaking News:

Pilkada Malinau

Pemohon Dinilai tak Memiliki Kedudukan Hukum di Pilkada Malinau, MK Tolak Gugatan Jhonny- Muhrim

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan sengketa hasil Pilkada Malinau 2020, Rabu (17/2/2021).

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilkada Malinau, Rabu sore (17/2/2021). TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan sengketa hasil Pilkada Malinau 2020, Rabu (17/2/2021).

Gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 2, Jhonny Laing Impang-Muhrim sebagai pemohon dan KPU Malinau sebagai termohon.

MK telah menggelar dua kali sidang sengketa hasil Pilkada Malinau sejak gugatan tersebut diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e - BRPK).

Baca juga: Bupati Paser Yuriansyah Syarkawi Tutup Usia, Kronologinya Mengeluh Demam, Batuk dan Sesak

Baca juga: DPRD Desak Pemkot Bontang Segara Rampungkan Gedung Baru Pasar Citra Mas Lok Tuan, Sebelum Puasa

Sidang pertama sengketa Pilkada Malinau digelar di Ruang sidang MK pada Kamis lalu (28/1/2021), dan sidang ke dua digelar pada Jumat (5/2/2021).

Sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilkada Malinau disiarkan secara daring dari Ruang sidang MK melalui siaran langsung You Tube Mahkamah Konstitusi RI.

Dalam pertimbangan hukum 9 hakim MK yang dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Usman menetapkan pokok permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

MK berpendapat permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sesuai Pasal 158 UU 10/2016 tentang Pilkada.

"Bahwa permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara," ujarnya dalam sidang tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi Meninggal Dunia, Hasil PCR Belum Keluar

Baca juga: Banyak Calon Penerima Vaksin Sinovac Dosis Kedua di Kutim Mendadak Tensi Darahnya Tinggi

Mahkamah mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon yang dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Sesuai ketentuan tentang selisih ambang batas perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 2 persen dari total suara sah.

Halaman
12
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved