Breaking News:

Pilkada Nunukan

Tok! Hakim MK Menolak Petitum Dani Iskandar-Muhammad Nasir di Pilkada Nunukan, Ini Alasannya

Hakim Ketua Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengakhiri kekisruhan politik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (17/02/2021).

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Sidang Pengucapan dan Ketetapan Sesi 3 yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi, Rabu (17/02/2021), pukul 18.16 Wita. TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Tok! begitulah bunyi palu Hakim Ketua Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengakhiri kekisruhan politik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (17/02/2021), pukul 18.16 Wita.

Sengketa Pilkada Nunukan 2020 di MK berakhir hari ini, pasalnya permohonan dengan nomor perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021 yang ajukan oleh Pemohon pada Jumat (18/12/2020) pukul 21.29 WIB tak dapat diterima oleh MK.

Dalam hal ini selaku Pemohon Dani Iskandar-Muhammad Nasir. Keduanya menggugat KPU Kabupaten Nunukan dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca juga: Bupati Paser Yuriansyah Syarkawi Tutup Usia, Kronologinya Mengeluh Demam, Batuk dan Sesak

Baca juga: DPRD Desak Pemkot Bontang Segara Rampungkan Gedung Baru Pasar Citra Mas Lok Tuan, Sebelum Puasa

Diketahui, kedudukan KPU Nunukan selaku Termohon. Adapun Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Bupati Nunukan Asmin Laura-Hanafiah. Sementara, Bawaslu Nunukan sebagai pihak pemberi keterangan.

Namun, dari pembuktian hukum dan fakta persidangan di MK, Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Pemohon dalam petitum memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.30 Wita. MK berwenang mengadili permohonan pemohon aquo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Daniel Yusmic membacakan hasil ketetapan MK.

Tak hanya itu, Daniel Yusmic juga menyampaikan petitum Pemohon yang mengatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya saat Pilkada tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Pemohon menduga pada saat penyelenggaraan Pilkada, Pihak Terkait melakukan money politic dengan memanfaatkan dana APBD Nunukan untuk diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara.

Baca juga: BREAKING NEWS Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi Meninggal Dunia, Hasil PCR Belum Keluar

Baca juga: Banyak Calon Penerima Vaksin Sinovac Dosis Kedua di Kutim Mendadak Tensi Darahnya Tinggi

Bahkan, Pemohon menduga Termohon dan jajarannya sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

"Setelah Mahkamah mendengar dalil pemohon dengan pertimbangan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam sidang MK, dalil Pemohon soal money politik tidak beralasan menurut hukum. Sementara, dalil Pemohon soal Termohon dan jajarannya sengaja memasukkan pemilih tidak sah dalam DPTb tidak sah menurut hukum," ucap Hakim Daniel Yusmic.

Halaman
123
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved