Soal Pembentukan Pansus Pencemaran Sungai Malinau, Wagub Kaltara Sebut Harus Lihat Sisi Substansinya

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR- Kasus pencemaran sungai di Malinau, akibat jebolnya tanggul penampungan limbah milik PT KPUC terus berlanjut.

Terakhir, DPRD Kaltara melakukan audiensi dengan dinas terkait dan pihak perusahaan, lalu menyepakati dibentuknya panitia khusus (Pansus) mengenai pencemaran sungai.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan menilai, pembentukan pansus haruslah melihat sisi substansi.

Baca juga: Saksi Mata Pertama di Kebakaran Prapatan Balikpapan, Bangunkan Warga Pakai Palu, Dipukul ke Tiang

Baca juga: Sering Dikritik, Gubernur Kaltim Isran Noor: Saya dan Wagub Sangat Senang Ketika Ada Kritikan

“Saya kira substansinya harus dilihat. Jangan serta merta, segala sesuatu itu dipansuskan," ujar Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, Jumat (19/2/2021).

Menurutnya, bila pemerintah telah melakukan penanganan, maka seyogyianya pansus tidak perlu dibentuk oleh dewan.

Lantaran, pembentukan pansus juga memerlukan waktu, biaya dan tenaga.

"Pansus itu dibentuk kalau tidak ada perangkat kerja yang menangani, jika penanganan pemerintah sudah berjalan, apa lagi yang perlu dipersoalkan,"

"Itu buang-buang waktu, tenaga, pikiran dan biaya," tambahnya.

Meskipun demikian, Mantan Bupati Malinau ini mengatakan, menghormati langkah yang diambil oleh dewan.

"Tapi tentu itu kewenangan dari DPRD, mereka pasti mengukur kok, yang dipansus yang mana, mana mereka tahu," tuturnya.

Baca juga: Kerukunan Keluarga Bugis-Makassar Usung Alimuddin Jadi Ketum KKSS Kaltim

Baca juga: BREAKING NEWS Dini Hari Jago Merah Beraksi di Balikpapan, Lahap Pertokoan Warga di Prapatan