Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Tambang Ilegal di Luar Konsesi, Dinas ESDM Kaltim Akui Bukan Kewenangannya, Lapor ke Pihak Berwenang

Tak sepenuhnya kewenangan menindak pertambangan ilegal atau illegal minning menjadi tugas daripada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
TITIK TEMPAT - Lokasi yang diduga adanya kegiatan penambangan ilegal (bukan konsesi perusahaan) tak jauh dari pusat kota Tepian, jalur pendekat Jembatan Mahkota Dua, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Klas IIA Samarinda dan permukiman warga. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tak sepenuhnya kewenangan menindak pertambangan ilegal atau illegal minning menjadi tugas daripada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, namun pihaknya bisa melaporkan ke pemilik kewenangan.

Hal itu dijelaskan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra kepada Tribun Kaltim melalui sambungan telpon.

Saat ditanya terkait pelaku penambangan liar diluar dari pada pemilik konsesi lahan. 

Ia menyampaikan bahwa bukan kewenangan pihaknya untuk menindak, ketika oknum yang mengeruk isi sumber daya Bumi Etam sudah bermain di luar daripada konsesi perusahaan pemegang izin pertambangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca Juga: PPKM Mikro di Balikpapan, Walikota Rizal Effendi: Kelonggaran, Jangan Sampai Kerumunan Menjadi-jadi

"Kalau berbicara di luar konsesi sudah di luar kewenangan kita. Memang benar produknya itu batu bara, tapi kewenangan bukan di kita. Cuman kan, orang tahunya batu bara kita punya tugas," tegas Azwar Busra, Minggu (21/2/2021).

Tak ada kewenangan bukan berarti harus mendiamkan kesalahan para aktor illegal minning. 

Saat disinggung, ia mengatakan bahwa jika memang ternyata ada temuan penambangan ilegal diluar konsesi perusahaan pemegang izin pertambangan, pihaknya akan melapor kepada pihak berwenang.

"Tapi kalau kita mengetahui (ada penambangan liar) nanti akan kami koordinasikan kepada pihak berwenang. Nantikan itu kaitannya dengan kerusakan lingkungan," ucap Azwar Busra.

Ia pun memberi gambaran, semisal adanya terlihat aktivitas (penambangan liar di luar konsesi perusahaan), pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Halaman
1234
Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved