Pengadaan Barang dan Jasa Dihentikan, Program SOA untuk Malinau dan Nunukan Terancam tak Terlaksana

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR -Pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Kaltara, dihentikan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Salah satu program yang terdampak ialah subsisi ongkos angkut atau SOA, bagi warga Kaltara di daerah pedalaman dan perbatasan.

Menanggapi kebijakan ini, pihak Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kaltara, masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca juga: Seorang Perwira Menengah di Polresta Samarinda Meninggal Dunia Terpapar Covid-19

Baca juga: Nasib Karyawan Jasa Pencucian di Tenggarong Kukar, Tenggelam Bersama Mobil, Ditemukan di Hari Ketiga

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disperindagkop Kaltara, Hartono saat ditemui di Gedung Gadis, Tanjung Selor.

"Kalau kami masih menunggu surat keputusan dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai program SOA ini," ujar Kepala Disperindagkop Kaltara, Hartono, Senin (22/2/2021).

Menurutnya kelanjutan program ini juga penting, mengingat sangat membantu meringankan biaya ongkos angkut warga.

"Karenakan program ini juga untuk kebutuhan masyarakat banyak," tambahnya.

Baca juga: Terkait Kasus PT MGRM, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi Minta Pejabat Perusda Sering Dirolling

Baca juga: Lakalantas di Jalan Trans Kaltim, Satu Warga Samarinda Meninggal Dunia

Terkait anggaran, Hartono mengatakan, anggaran untuk SOA pada tahun 2021 masih di sekitar angka Rp 8.885.000.000.

Di mana anggaran tersebut dibagi rata untuk wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

"Anggarannya masih sama, kami dapat Rp 8 miliar, Rp 4 miliar untuk Malinau dan Rp 4 miliar untuk Nunukan," katanya.