Breaking News:

Berita Paser Terkini

47 Mobil Operasional Pejabat Pemkab Harus Dikembalikan, Sekda Paser Keluarkan Surat Pemberitahuan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Paser mengeluarkan Surat Edaran Nomor 032/69/BKAD/2021. Surat tersebut ditujuka

TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Katsul Wijaya yang merangkap sebagai Plh Bupati Paser mengeluarkan surat pemberitahuan penarikan kendaraan sewa kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser. TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Paser mengeluarkan Surat Edaran Nomor 032/69/BKAD/2021.

Surat tersebut ditujukan kepada Perangkat Daerah di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Paser, Selasa (23/2/2021).

Isi dari surat tersebut terkait pemberitahuan penarikan kendaraan sewa kepada pejabat daerah yang menggunakan mobil operasional.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Sebut Kukar, Kutim dan Mahulu Berpotensi Karhutla, Ini Alasannya

Baca juga: Ingin Memancing, Seorang Pemuda di Samarinda Tiba-tiba Lompat ke Sungai Mahakam, Sempat Minta Tolong

"Pengguna kendaraan wajib mengembalikan kendaraan sesuai kondisi semula ke Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah," tulis Sekda Paser pada tanggal 18/2/2021.

Diketahui, sebanyak 47 kendaraan operasional digunakan pejabat dari berbagai instansi yang harus dikembalikan.

Hal itu dilakukan sehubungan dengan akan berakhirnya masa kontrak sewa dengan salah satu perusahaan Industri transportasi.

"Sesuai dengan nomor kontrak 027/01/KR-BKAD/2020 tanggal 13/3/2020 yang berakhir pada tanggal 12/3/2021, sedangkan Pemkab Paser tidak melanjutkan kembali sewa kendaraan yang dimaksud," kata Katsul Wijaya, Sekda Paser.

Sedangkan untuk kendaraan yang terdapat cacat pada bodi mobil, dapat segera menghubungi Bidang Aset maupun mekanik perusahaan untuk mengetahui tagihan atau klaim asuransi sehingga menjadi kondisi semula.

"Biaya klaim asuransi menjadi tanggung jawab pengguna," ujar Katsul Wijaya.

Baca juga: Kebakaran Terjadi Lagi, Sebuah Mess Perusahaan di Balikpapan Dilalap Jago Merah

Baca juga: PDAM Balikpapan Tidak Mengalir, Pipa IPAM Damai Stop Produksi 45 Persen, Berikut Daerah Terdampak

Selain itu, pengguna kendaraan wajib mengembalikan minimal satu minggu sebelum berakhir masa sewa.

"Jika keterlambatan pengembalian akibat kelalaian pengguna yang berakibat denda keterlambatan menjadi tanggung jawab pengguna," ucap Katsul Wijaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan solusi sebagai pengganti mobil jabatan yaitu, Tunjangan Mobilitas Kerja Jabatan (TMKJ) yang akan disampaikan kemudian.

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Rahmad Taufiq

Penulis: Syaifullah Ibrahim
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved