Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Masalah Kawasan Hutan Hambat Percepatan PSR, Tunggu SOP dari KLHK

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Mahmud mengakui permasalahan kawasan huta

Penulis: Heriani AM | Editor: Rahmad Taufiq
TANGKAP LAYAR
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Mahmud. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Mahmud mengakui permasalahan kawasan hutan itu sebagai salah satu permasalahan yang menghambat program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Soal kawasan hutan ini, ia mengemukakan, pihaknya sedang menunggu adanya SOP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Tapi memang semangatnya adalah bagaimana kita mempercepat proses PSR yang masih lambat ini,” kata Musdhalifah dalam webinar yang digelar Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki), Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Akademisi Unmul Samarinda Pertanyakan Mantan Terpidana Korupsi jadi Dirut PT MGRM, Rolling tak Cukup

Baca juga: Tiga Motor Terbakar di Balikpapan, Pemilik Akui Sempat Melihat Terduga Pelaku di Depan Rumahnya

Dia mengatakan, sejak diluncurkan tahun 2016, baru terealisasi sekitar 196.000 hektare yang sudah masuk dalam program PSR.

Padahal pemerintah sudah menargetkan akan meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 180.000 hektare per tahun.

"Tahun lalu (2020) saja hanya terealisasi seluas sekitar 94,000 hektare. Itu berarti hanya sekitar 52 persen dari target 180.000 hektar yang ditetapkan tahun lalu. Tahun ini target kita sekitar 180.000 hektare juga. Mudah-mudahan bisa tercapai," katanya.

Musdhalifah mengatakan, dalam waktu dekat akan diselenggarakan suatu rapat koordinasi para bupati dan walikota untuk mempercepat pelaksanaan PSR.

"Rapat koordinasi ini akan dihadiri Mendagri dan para bupati dan walikota guna memfasilitasi program PSR ini sebagai program nasional yang harus disukseskan," katanya.

Di forum yang sama Heru Tri Widarto, selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan para petani.

Termasuk dana pendamping lewat kredit usaha rakyat (KUR) dan sejumlah program tanaman sela, seperti jagung yang bisa ditanam para petani dengan bantuan pemerintah dalam rangka menggantikan penghasilan yang hilang selama peremajaan sawit mereka.

"Saya kira ada berbagai solusi bagi permasalahan petani. Namun banyak petani masih kurang informasi soal PSR ini, sehingga mungkin perlu sosialisasi yang lebih intens di kalangan petani supaya mereka betul-betul paham program PSR," katanya.

Selain itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sedang berusaha untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang menghambat PSR tersebut.

Baca juga: Walikota Rizal Effendi Sebut Kasus Covid-19 di Balikpapan akan Melonjak, Angkanya Bisa 2 Kali Lipat

Baca juga: Mantan Bupati Kutim Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Dicabut Hak Politiknya, Bayar Uang Pengganti

Salah satu solusi untuk memberikan income tambahan bagi petani, BPDPKS sedang mengkaji pemanfaatan pohon sawit sebagai bahan pembuatan gula merah sehingga bisa dikomersilkan.

"Namun di atas itu semua, kami kira yang terpenting adalah adanya komitmen dari semua pihak, terutama para bupati untuk memfasilitasi proses pelaksanaan PSR ini sehingga bisa terealisasi dengan cepat," ucap Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari.

Penulis: Heriani | Editor: Rahmad Taufiq

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved