Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Iwan Ratman Gugat Kejati Kaltim Rp 10 Miliar lewat Praperadilan, tak Terima dengan Status Tersangka

Kasi Penkum Kejati Kaltim, Abdul Faried menyampaikan sampai saat ini jajarannya belum menerima berkas pemberitahuannya.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Adhinata Kusuma
HO/KEJATI KALTIM
Tim penyidik Kejati Kaltim saat geledah kantor PT MGRM di Jakarta pusat, Kamis (25/2/2021). HO/Kejati Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Iwan Ratman yang telah ditetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi, memilih jalur praperadilan dan menggugat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. 

Dari informasi yang diterima TribunKaltim.co, berkas praperadilan Iwan Ratman sudah teregistrasi di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2021/PN Smr sejak Rabu (24/2/2021) lalu. 

Mekanisme hukum yang hendak ditempuh Iwan Ratman, ditanggapi Kasi Penkum Kejati Kaltim, Abdul Faried.

Kasi Penkum Kejati Kaltim, Abdul Faried menyampaikan sampai saat ini jajarannya belum menerima berkas pemberitahuannya.

"Kalau praperadilan itu kami belum ada terima. Tapi itu semua adalah bagian dari proses hukum, jadi sah-sah saja," tegasnya melalui sambungan telpon seluler, Jumat (26/2/2021) hari ini. 

Mengenai gugatan praperadilan yang juga menuntut Kejati Kaltim membayar kerugian materiil.

Karena Iwan Ratman sebagai pemohon kehilangan pendapatan senilai Rp100 juta dan ganti kerugian immateril yang jika dinilai dengan uang, senilai Rp10 miliar.

Baca juga: Kejati Kaltim Datangi Kantor PT MGRM, Sita Barang Terkait Dugaan Korupsi Mantan Dirutnya

Ditambahkannya praperadilan yang dilakukan adalah hak daripada tersangka Iwan Ratman.

"Undang-undang memberikan seluas-luasnya hak untuk tersangka mengajukan itu. Biar tidak memihak salah satu pihak. Tidak ada masalah, kami akan hadapi," tegas Abdul Faried.

Untuk diketahui, dalam petitum, Iwan Ratman meminta hakim mengabulkan permohonannya untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kaltim No.Print 01/O.4/Fd.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan/asset pada Perseroda PT MGRM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018-2020 tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved