Berita Samarinda Terkini

PN Samarinda Benarkan Terima Pengajuan Praperadilan Iwan Ratman, Sidang Perdana Dua Minggu Lagi

Intinya terkait menuntut surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, dengan dugaan korupsi di PT MGRM Kabupaten Kukar itu tidak sah

TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO.
TINDAK PIDANA KORUPSI-Petugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membawa pelaku dugaan tindak pidana korupsi proyek tangki tanam BBM fiktif , IR menuju mobil tahanan  selanjutnya dibawa ke tahanan Mapolresta Samarinda Kalimantan Timur, Kamis(18/2/2021).TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tersangka Iwan Ratman melakukan upaya hukum dengan menempuh praperadilan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada Rabu (24/2/2021) dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2021/PN Smr. 

Upaya perlawanan hukum ini dilakukan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) ini setelah Tim Penyidik Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di kantor dan kediamannya di Jakarta.

 Saat dikonfirmasi perihal pengajuan praperadilan Iwan Ratman, Juru Bicara Hakim PN Samarinda, Nyoto membenarkan telah menerima pengajuan tersebut. 

"Ya, sudah kami terima. Sidangnya nanti akan dimulai Senin (15/3/2021). Masih dua pekan lagi,” sebutnya dikonfirmasi, Jumat (26/2/2021). 

"Intinya terkait menuntut surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, dengan dugaan korupsi di PT MGRM Kabupaten Kukar itu tidak sah,” imbuh Nyoto. 

Nyoto melanjutkan bahwa Iwan Ratman, dalam pengajuan praperadilan meminta hakim mengabulkan permohonannya serta menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejati Kaltim, dengan No.Print 01/O.4/Fd.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 itu, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Baca juga: Kejati Kaltim Datangi Kantor PT MGRM, Sita Barang Terkait Dugaan Korupsi Mantan Dirutnya

Surat perintah penyidikan itu berbunyi, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan aset pada Perusda PT MGRM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020. 

Atas dasar itu, Iwan Ratman menuntut agar penetapan tersangka kepada dirinya tidak sah.

Tidak berdasar hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dan menyatakan serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh termohon yakni Kajati, terkait tindak pidana korupsi keuangan aset pada PT MGRM, disebut tidak berdasarkan hukum,” jelas Nyoto. 

Diimbuhkan Nyoto, bahwa Iwan Ratman turut menyatakan, bahwa penahanan Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print.01/O.4.5/Fd.1/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Dan meminta hakim untuk memerintahkan Termohon segera menghentikan tindakan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan/asset pada Perseroda PT MGRM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020. 

“Lalu memerintahkan Termohon (kejati Kaltim) untuk mencabut status Tersangka dan mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan negara serta merehabilitasi nama baik Pemohon,” tambahnya. 

Baca juga: Iwan Ratman Gugat Kejati Kaltim Rp 10 Miliar lewat Praperadilan, tak Terima dengan Status Tersangka

Selain, mengajukan pembatalan penetapan tersangka serta penahanan di Praperadilan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved