Curhat Ketua Panwascam Nunukan, Banyak Kendala Ditemuinya selama Pilkada 2020 Serentak

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN- Pilkada serentak 2020 telah usai.

Sejumlah Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2020 dari beberapa Kabupaten di Kalimantan Utara telah dilantik.

Namun dua kabupaten lainnya, seperti Malinau direncanakan pelantikan digelar pada 4 April mendatang, sedangkan, Nunukan pada 1 Juni mendatang.

Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam) Nunukan, Ridwansyah menyampaikan selama menjalankan tugasnya satu tahun di empat kelurahan dan satu desa, banyak tantangan yang ia temukan di lapangan.

Baca juga: Walikota Bontang Tolak Teken Pengajuan Bongkar Muat 100 Ribu Ton Batubara di Pelabuhan Loktuan

Baca juga: Kecelakaan Maut di Karang Rejo Balikpapan, Satu Orang Meninggal, Diduga karena Minimnya Penerangan

Mulai dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Nunukan yang antar kecamatan, bahkan RT yang harusnya jadi satu kelurahan, namun terpisahkan oleh perairan laut.

"Jadi Panwascam itu banyak tantangannya, apalagi kita bekerja di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Kita ketahui bersama antar kecamatan saja terpisah oleh air laut. Bahkan di Kelurahan Nunukan Barat, ada dua RT yang letaknya di Pulau Sebakis. Itu seberang laut.

Di Sebakis itu ada 4 RT. Dua RT itu masuk Kelurahan Nunukan Barat, nah 2 RT lainnya masuk Desa Pembeliangan," kata Ridwansyah kepada TribunKaltara.com, Minggu (28/02/2021) pukul 16.00 Wita.

Ridwan mengaku saat mengawasi kegiatan kampanye di Pulau Sebakis, ia dan anggota Panwascam lainnya harus menyeberangi laut menggunakan speed boat sekira 50 menit.

"Kendala kami di transportasi, nggak ada speed boat yang berangkat cepat waktu itu. Jadinya kami kejar-kejaran dengan tim Paslon. Dari Jembatan Yamaker-Sebakis itu 50 menit. Walau setelat apapun kami harus hadir," ucapnya.

Ridwansyah mengaku, wilayah kerjanya mulai dari Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Timur, Kelurahan Nunukan Utara, Kelurahan Nunukan Tengah, dan Desa Binusan.

Desa Binusan terbagi jadi dua yaitu Desa Persiapan Binusan Dalam dan Desa Ujang Fatimah.

Tak hanya kendala geografis, jaringan di wilayah perbatasan RI-Malaysia itu kerap kali jadi keluhan warga.

"Di pulau Sebakis itu blank spot. Desa Binusan yang ada di Nunukan saja blank spot. Komunikasipun sulit. Apalagi ada informasi temuan di lapangan, masuk informasi ke kita terlambat, otomatis pelanggarannya jadi nggak bisa dibuktikan. Tapi kami tetap hadir, apapun itu," ujarnya.

Ridwansyah menjelaskan, dalam melakukan pengawasan di lapangan, ia dibantu oleh 3 komisioner Bawaslu Nunukan.

Kemudian di bawah koordinasinya ada 5 orang, yang bertugas di tiap kelurahan/desa.

Sementara, untuk pengawas di TPS ada 129 orang.

Menurut Ridwansyah, personel Panwascam di Nunukan dan Nunukan Selatan terbilang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya.

Pasalnya, jumlah kepadatan penduduk di dua kecamatan itu terbilang lebih banyak.

Sehingga potensi pelanggaran dimungkinkan terjadi.

"Saya dibantu sama 137 orang yang melakukan pengawasan di 5 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Nunukan. Potensi konflik untuk Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan merata. Tapi lebih menonjol di Nunukan Timur saat Pilkada 2020 lalu.

Ada selisih antara Panitia Pemungutan Suara dengan pemilih di TPS. Pemilih nggak dapat undangan untuk mencoblos di situ, tapi tetap ingin mencoblos. Tapi bisa teratasi lah saat itu," tuturnya.

Bahkan, kata Ridwansyah, hal pelik yang ia temukan saat melakukan tugas pengawasan, yaitu ia dan rekan Panwascam lainnya seolah tak diinginkan hadir mengawasi kegiatan kampanye tim Paslon.

"Jadi seorang pengawas sudah pasti tidak disenangi simpatisan Paslon. Kehadiran kami selalu tidak diinginkan. Semua tim Paslon pada saat kegiatan kampanye tidak mau diawasi.

Tentu tidak ngomong langsung, dari segi bahasa tubuh dan cara berkomunikasi ke kami menunjukkan ketidaksukaan. Tapi kami coba lakukan pendekatan secara persuasif, karena ini sudah jadi tugas kami," ungkapnya.

Kendati begitu, ia mengaku tak ada intimidasi dari tim Paslon saat sedang melakukan pengawasan di lapangan.

Selain itu, agar kesehatan tetap stabil dalam menjalankan tugas di lapangan, Ridwansyah akui ia dan anggota Panwascam lainnya selalu menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Bekerja di tengah pandemi Covid-19 itu juga jadi tantangan. Kita lawan ini virus yang tak kelihatan. Senjatanya cuman satu patuhi protokol kesehatan. Di imbangi dengan makanan sehat dan vitamin C.

Alhamdulillah semua anggota sehat, tidak ada terpapar Covid-19 pasca Pilkada. Pelajaran yang saya ambil selama jadi Panwascam ya lebih banyak sabar dan menahan diri," imbuhnya.

Sekadar diketahui, sepanjang Pilkada 2020, Bawaslu Nunukan menerima 10 laporan pelanggaran.

Sementara temuan ada 26 kasus.

Dari informasi yang dihimpun, pelanggaran yang diproses sampai pada tingkat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ada satu kasus, yaitu oknum Kepala Desa yang terlibat politik praktis.

Selebihnya berkaitan dengan pelanggaran administrasi termasuk kode etik.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Rahmad Taufiq