Kisruh Partai Demokrat, Sikap Jokowi Dianggap Sudah Benar, Posisi Moeldoko Susah

TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh di tubuh Partai Demokrat masih terus bergulir.

Terpiihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat Kongres Luar biasa (KLB) di Sumatera Utara tak membuat masalah selesai.

Kini nama Presiden Jokowi malah terseret dalam kisruh di Partai Demokrat.

Meski demikian sampai saat ini belum ada komentar langsung dari Jokowi terkait kisruh Partai Demokrat  

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak buka suara soal gejolak Partai Demokrat dinilai sudah tepat.

Hal itu disampaikan dalam program Panggung Demokrasi di YouTube Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Hadir di KLB Deli Serdang dan Dukung Moeldoko, Ini Daftar Ketua DPD & DPC Demokrat yang Dipecat AHY

Baca juga: FAKTA BARU Kisruh Partai Demokrat Terkuak? Buruan Tonton Live Streaming Mata Najwa Trans7 Hari Ini

Ia menyampaikan, keputusan Jokowi untuk diam hingga sekarang soal gejolak Partai Demokrat itu benar.

Sebab, masyarakat akan tambah bingung jika Jokowi ikut memberi tanggapan.

"Seharusnya Presiden Jokowi tidak usah ngomong apa-apa," ujar Hendri Satrio.

"Kalau Jokowi ngomong malah membuat rakyat jadi tambah bingung," jelasnya.

Menurutnya, presiden lebih memihak masyarakat terkait gejolak di Partai Demokrat tersebut.

"Sudah benar Pak Jokowi diam saja, dilepasin saja itu Moeldoko."

"Pak Jokowi enggak pernah mau berbeda dengan masyarakat," kata dia.

Ia menyebut, Jokowi kini tengah melihat pihak mana yang banyak mendapat dukungan.

"Tapi Pak Moeldoko susah, kenapa? relawan Pak Jokowi pun mengecam dia."

"Sekarang Pak Jokowi ini cari siapa yang dukung Moeldoko," imbuhnya.

Hendri pun kembali menegaskan, Jokowi tidak perlu mengeluarkan pendapat soal gejolak Partai Demokrat.

"Enggak usah, kalau mengeluarkan pendapat malah jadi runyam," tegasnya.

Baca juga: SOAL KLB Partai Demokrat, Gubernur Edy Rahmayadi Akhirnya Angkat Bicara: Itu Perbuatan Tidak Benar!

Baca juga: SOAL KLB Partai Demokrat, Gubernur Edy Rahmayadi Akhirnya Angkat Bicara: Itu Perbuatan Tidak Benar!

PKS Sebut Langkah Jokowi Ditunggu Publik

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut memberi tanggapan terkait gejolak di Partai Demokrat.

Ia menyebut, langkap yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini ditunggu masyarakat.

Hal itu berkaitan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut Mardani, aksi Moeldoko dikhawatirkan akan disebut telah disetujui oleh Jokowi.

Sehingga, langkah presiden terkait gejolak di Partai Demokrat ini sangat dinantikan.

"Aksi Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi."

"Karena beliau (Moeldoko) aktif sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (8/3/2021).

"Karena itu gonjang-ganjing Demokrat sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi," ungkap dia.

Dirinya berujar, Jokowi yang belum buka suara terkait aksi Moeldoko itu bisa diartikan setuju.

Sehingga, menurut Mardani, masyarakat sangat menunggu langkah dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi."

"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko."

"Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera," kata Mardani.

Permintaan Menkumham Yasonna Laoly ke SBY Soal Kisruh Partai Demokrat

Kisruh di tubuh Partai Demokrat terus meruncing, kedua kubu saling klaim sebagai pihak yang berhak mendapatkan legalitas dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham).

Namun, sebelum ada keputusan dari Kemenkum HAM, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly meminta kedua belah pihak tidak mengaitkan Pemerintah terlibat dalam dualisme yang terjadi di Partai Demokrat.

Bahkan, Yasonna Laoly secara khusus meminta tolong kepada Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), serta pengurus Partai Demokrat tidak menuding Pemerintah terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Yasonna Laoly menyarankan dua pengurus Partai Demokrat jangan sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deli Serdang,” kata Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Yasonna menegaskan bahwa Kemenkumham akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat.

“Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya,” tegasnya.

Yasonna mengatakan, sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang datang menyerahkan berkas ke Kemenkumham mengenai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” ungkapnya.

Baca juga: Gelar Apel Siaga, DPC Partai Demokrat Kubar Suarakan Dukungan Penuh Terhadap AHY

Baca juga: TERBANYAK di Sulsel, Daftar Ketua DPD dan DPC Demokrat Pendukung Moeldoko yang Dipecat AHY Usai KLB

Yasonna kembali memastikan bahwa Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat.

Katanya, baik pengurus kubu Moeldoko maupun AHY sudah menyerahkan berkas ke Kemenkumham.

“Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

(*)

Editor : Januar Alamijaya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Jokowi Tak Perlu Buka Suara soal Gejolak Demokrat: Sudah Benar Diam Saja, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/10/pengamat-sebut-jokowi-tak-perlu-buka-suara-soal-gejolak-demokrat-sudah-benar-diam-saja?page=all.