Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Sumber PAD Kaltim Masih Didominasi Pajak Daerah

Wajib Pajak (WP) di Kalimantan Timur tahun 2020 terus mengalami penambahan jumlah

TRIBUNKALTIM.CO/HERIANI AM
Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Bumi & Bangunan (PBB) & Pajak Penghasilan (PPh) Se-Kalimantan Tahun 2021 di Balikpapan, Kamis (25/3/2021) digelar secara luring dan daring.TRIBUNKALTIM.CO/HERIANI AM 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wajib Pajak (WP) di Kalimantan Timur tahun 2020 terus mengalami penambahan jumlah.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Kaltimtara, jumlah WP Cabang Tahun 2020 sebanyak 828 WP dan WP Pusat sebanyak 204.862 WP, dengan total pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 sebesar Rp 17.830.555.783, dan PPh Pasal 25 OP sebesar 41.949.583.

Pendapatan daerah mempunyai peran yang penting dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 8,5 triliun.

Baca juga: Dijerat Pasal Perpajakan, Tersangka Diancam Bayar Pajak Terutang yang Rugikan Negara Rp 1,6 M

Baca juga: Kejari akan Titipkan Tersangka Kasus Dugaan Nunggak Pajak ke Rutan Polsek Samarinda Kota

Memiliki kemandirian fiskal yang ditandai dengan persentase pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen bila dibandingkan dengan Dana Transfer sebesar 46 persen.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj. Ismiati, kondisi saat ini, salah satu sumber PAD di Bumi Etam masih didominasi oleh pajak daerah.

Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dalam database berjumlah Rp 2,6 juta dengan nilai pendapatan tahun 2020 dari PKB sebesar 950 miliar.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 721 miliar dengan total pendapatan sebesar 1,6 triliun.

Hal ini ia jelaskan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Bumi & Bangunan (PBB) & Pajak Penghasilan (PPh) Se-Kalimantan Tahun 2021 di Balikpapan, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Eksekusi Tersangka Penunggak Pajak selama 2 Tahun, Hasil dari Pengungkapan Pelaku Sebelumnya

Pelaksanaan Rakoreg Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB & PPh Se-Kalimantan Tahun 2021 ini berdasarkan Hasil Keputusan Bersama Rakoreg Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB & PPh Se-Kalimantan Tahun 2019 di Banjarmasin.

"Dimana Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai penyelenggara Rakoreg Tahun 2020, mengingat sepanjang tahun 2020 kondisi pandemi Covid-19 masih terjadi peningkatan. Maka dari itu, penyelenggaraan Rakoreg dialihkan di Tahun Anggaran 2021," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Heriani AM
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved