Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Tuntaskan Masalah Pembebasan Lahan, Wakil Menteri Agraria Surya Tjandra Tinjau Lokasi Tol Balsam

Wakil Menteri ATR/BPN Republik Indonesia (RI) Surya Tjandra meninjau lokasi jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Wakil Menteri ATR/BPN Republik Indonesia (RI) Surya Tjandra meninjau lokasi jalan tol Balikpapan-Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Wakil Menteri ATR/BPN Republik Indonesia (RI) Surya Tjandra meninjau lokasi jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Kedatangannya kali ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah pusat membereskan sejumlah masalah lahan.

Sebagaimana diketahui, beberapa bidang lahan di Tol Balsam yang belum tuntas berada di kilometer (Km) 23 Seksi V.

Baca juga: Penyertaan Modal Rp 40 Miliar, Sekda Balikpapan Enggan Komentari Soal Perusda Manuntung Sukses

Baca juga: Perusda Manuntung Sukses Balikpapan Minim Kontribusi, Dewan Pengawas: Tanya ke Direktur

Hanya saja, lahan Km 23 yang dilintasi proyek jalan tol secara hukum merupakan Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar.

"Kita datang untuk bereskan beberapa hal. Pembebasan lahan yang sudah ada biayanya tapi terbentur status kawasan," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (25/3/2021).

Menindaklanjuti hal tersebut, ia mengaku telah berkordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pihaknya ingin Tol Balsam segera rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo agar ekonomi bisa kembali bergerak.

"Hari ini kami menunjukkan keseriusan pemerintah, mudah-mudahan masyarakat bisa sabar. Kita selesaikan secepat mungkin," tuturnya.

Sejatinya, anggaran sebesar Rp 28 miliar telah dititipkan ke pengadilan untuk ganti rugi kepada 38 pemilik lahan di lokasi tersebut.

Beberapa pembahasan terkait pembebasan lahan Tol Balsam di jajaran Kementerian dan staf kepresidenan pun telah dilakukan.

Kendati demikian, penyelesaian pembebasan lahan memang dilakukan dengan hati-hati, agar tidak salah dalam hal pembayaran.

Selain itu, lahan yang dilintasi proyek jalan tol masuk di KHLSM.

Masyarakat juga menguasai lahan atas dasar ketetapan surat keputusan kawasan hutan.

Berita tentang Balikpapan

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Rahmad Taufiq

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved