Breaking News:

Ganti Rugi Tol Balsam

Ganti Rugi Penggunaan Lahan Warga untuk Jalan Tol Balsam Kaltim Belum Jelas, Total 39 Bidang Tanah

Persoalan ganti rugi penggunaan lahan warga untuk jalan tol Balikpapan -Samarinda atau Tol Balsam, Provinsi Kalimantan Timur.

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
MEMBUKTIKAN - Warga terdampak dengan surat pernyataan bahwa mereka hanya menuntut ganti rugi untuk lahan yang menjadi ruas jalan Tol Balsam pada Jumat (26/3/2021). TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Persoalan ganti rugi penggunaan lahan warga untuk jalan tol Balikpapan -Samarinda atau Tol Balsam, Provinsi Kalimantan Timur, hingga kini tak kunjung menemui titik terang.

Warga yang menempati ruas jalan Tol Balsam KM 23 masih dalam kondisi menunggu.

Ditemui Tribunkaltim.co, perwakilan warga korban jalan Tol Balsam, Pangeran menilai, bahwa tidak adanya perkembangan yang signifikan terkait proses pembayaran ganti rugi.

Baca juga: Wakil Menteri Agraria Optimistis Masalah Pembebasan Lahan Tol Balsam Sudah Beres sebelum Mei

Baca juga: Satu Bangunan di Jalan Tol Balsam Dibongkar Satpol PP, Sudah Inkrah dan Terbukti Milik Pemerintah

Seperti diketahui, nominal ganti rugi senilai Rp 28 miliar tersebut harus tertahan di Pengadilan Negeri Balikpapan lantaran menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebanyak 74 KK diketahui menjadi korban dari alih fungsi lahan menjadi ruas jalan Tol Balsam.

Secara total, sedikitnya ada 39 bidang tanah dengan total luas sekitar 21 hektar.

21 hektar tersebut, papar Pangeran, merupakan kebun karet yang sudah ditanami warga sejak tahun 1960 secara turun temurun. Kemudian menjadi sumber hajat atau penghasilan bagi masyarakat setempat.

Baca juga: Panjang Tol Balsam 97,99 Km akan Bisa Dipakai Secara Penuh, Pembebasan Lahan Sudah 99,97 Persen

"Kendalanya ada pada status tanah. Itu secara status memang hutan lindung, tapi sebelum ditetapkan pada tahun 1996, kami sudah menempati lahan tersebut dari tahun 60an," tegas Pangeran, Jumat (26/3/2021).

Lanjut Pangeran, sejumlah instansi telah memberikan rekomendasi terkait pembayaran ganti rugi tersebut. Sehingga, menurutnya, tak lagi ada alasan bagi KLHK dalam menunda SK.

Penampakan jalan tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Balsam yang ada di Kalimantan Timur sebagai infrastruktur pendukung kawasan Ibu Kota Negara di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Penampakan jalan tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Balsam yang ada di Kalimantan Timur sebagai infrastruktur pendukung kawasan Ibu Kota Negara di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (HO/PT Jasamarga Balikpapan Samarinda)

Birokrasinya sendiri hanya menunggu SK dari KLHK yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN). Dan selanjutnya, BPN mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pengadilan Negeri Balikpapan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved